REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) bertekad membuat terobosan di dunia pendidikan apabila terpilih menjadi presiden. Salah satu program yang akan diakukannya adalah dengan menghapuskan Ujian Nasional (UN) di tingkat SD dan SMP.

"Menurut saya UN untuk SD dan SMP lebih baik tidak ada," kata Jokowi saat menghadiri Lokakarya Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru di Hermes Palace Polonia Medan, Selasa (10/6).

Sementara untuk tingkat SMA, Jokowi menilai UN tetap bisa dilaksanakan. Namun, ujian itu tidak untuk dijadikan sebagai patokan kelulusan. Melainkan untuk pemetaan kualitas pendidikan saja.

Selain itu, terobosan lain yang ingin dilakukan Jokowi di dunia pendidikan, yaitu dengan membentuk direktorat jenderal (Ditjen) khusus yang mengayomi guru. Dengan adanya ditjen tersebut, lanjut Jokowi, guru tidak perlu melewati banyak pintu lagi jika hanya untuk mengurus administrasi pegawai. Selain tidak efisien, gubernur DKI Jakarta nonaktif itu menilai sistem banyak pintu itu juga rawan pungutan liar.

Jokowi, yang mengaku pernah menjadi ketua komite sekolah selama 13 tahun tersebut menilai, kesejahteraan guru selama ini kurang diperhatikan. Padahal, kunci utama pendidikan berada di tangan guru.

"Mengapa guru? Dulu waktu Jerman jatuh yang pertama dibangkitkan adalah pendidikan. Begitu juga di Jepang. Ketika mereka jatuh apa yang ditanyakan perdana menteri dan kaisar? Yang pertama ditanya masih ada berapa guru tersisa," ucap capres yang mengenakan kostum kemeja kotak-kotak tersebut.

Karena alasan-alasan itulah, Jokowi berjanji akan menomorsatukan program di bidang pendidikan jika ia berhasil memimpin pemerintahan.