REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memaparkan bukti tudingan kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Antara lain, mengenai jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang lebih banyak dari jumlah penduduk yang memiliki hak suara.

Jumlah pemilih dalam DPT pilpres KPU 188.461.971 orang. Atau lebih banyak 6,7 persen dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih berdasarkan data BPS pada 2013 yang sebesar 176.662.097 orang.

"Pilpres ini jadi seperti anak yang sudah cacat sejak dalam kandungan. Situasi bisa lebih parah, tapi belum terlambat. Pilpres masih bisa diulang sebelum situasi makin tidak terkendali," ujar penasehat relawan Prabowo-Hatta, Letjen TNI Purn Suryo Prabowo, Sabtu (26/7).

Dia mengatakan, selisih 6,7 persen itu janggal. Karena angka pertumbuhan penduduk 6,7 persen per tahun itu jauh lebih tinggi dari versi BPS yaitu 1,34 persen. 

Selain itu jumlah pemilih dalam DPT seharusnya lebih sedikit daripada BPS. Karena usia pemilih adalah 17 tahun ke atas, bukan 15 tahun.

"Jadi jelas, sejak awal sudah ada yang ingin bermain curang dengan cara memainkan jumlah DPT," jelasnya.

Dia juga mencermati penggelembungan suara untuk pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) semakin bombastis bila melihat data di setiap provinsi yang mereka menangkan. 

"DPT Jateng digelembungkan sampai 17,3 persen atau 4.042.673 pemilih. DPT Jatim 14,1 persen, atau 3.788.064 pemilih dan Papua 48,0 persen, atau 1.045.878 pemilih. Kecurangan ini benar-benar parah," paparnya.

Karena itu, menurutnya, kejanggalan pilpres semakin terlihat massif, terstruktur dan sistematis. 

"Apakah hanya karena ingin tepat sesuai jadwal tahapan pilpres, KPU abaikan kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematis ini? Sebelum semuanya terlambat ada baiknya KPU lakukan pilpres ulang karena menyangkut hak 150 juta warga," paparnya.