REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) mulai keras terhadap parpol yang melanggar UU pemilu. Bawaslu berjanji akan menggunakan pasal pidana umum untuk menindak pelaku pelanggaran.

"Bawaslu berwenang berdasarkan uu dalam rangka penindakan menggunakan UU selain UU Pemilu," kata Ketua Bawaslu Muhammad di kantornya, Rabu (19/3).

Muhammad mencontohkan, peserta terbukti melakukan pelanggaran kampanye yang melibatkan anak-anak. Maka tak hanya sanksi administratif yang dikenakan. Namun bisa juga menjeratnya adalah dengan menggunakan UU perlidungan anak. "Karena itu peserta pemilu harus lebih fair karena substansi pemilu adalah fair dan ramah terhadap anak," katanya.

Selain menyampaikan laporan pelanggaran kampanye, seperti melibatkan anak dan politik uang, Muhammad juga mencatat peserta pemilu DPR/DPRD yang melakukan pelanggaran itu. "Sudah ada laporannya. Tapi kalau bicara angka saya takut salah," katanya.