REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo mengatakan, ia tak mau mempraktekan politik transaksional jika terpilih menjadi presiden. Jokowi, panggilan akrabnya mengatakan, tak akan ada lagi istilah bagi-bagi kursi.

"Yang namanya negara besar harus dibangun bersama-sama. Tapi tidak dengan cara-cara nego kursi menteri," kata Jokowi, Senin (31/3).

Jokowi mengatakan, pada prinsipnya PDIP terbuka untuk berkoalisi dengan partai mana pun. Namun, kata dia, tentu harus dengan partai yang memiliki ideologi yang sama.

Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan, ia tak mau berkoalisi dengan partai yang meminta syarat jatah kursi dengan jumlah tertentu. "Misalnya untuk kursi menteri. Jangan dipaksa-paksakan. Rejam jejaknya bagus tidak, profesional tidak, kompetensinya seperti apa," ujar dia.

Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan, jika ia jadi presiden nanti, tak ada lagi istilah bagi-bagi proyek pada pengusaha. Jika ada pihak yang ingin menyumbang pada PDIP untuk pemenangan pemilu, partai akan menerima. Namun dengan syarat tak ada istilah balas jasa.

"Kalau mau nyumbang ya silahkan, kami terima. Tapi kalau nanti minta-minta proyek mending tidak usah," ucap mantan Wali Kota Solo tersebut.