REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --Pemerintah pusat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono, saat ini sedang menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Selain itu, sedang disusun juga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2020. Kemudian, dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).
Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, pada Musrenbangnas, Pemprov Jabar mengutarakan sejumlah fokus utama pembangunan di Jabar. Yakni, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
"Soal anggaran dari pemerintah pusat, kami berharap ada kucuran yang cukup untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sektor infrastruktur memang membutuhkan dana besar," ujar Heryawan kepada wartawan belum lama ini.
Heryawan mengatakan, Ia memaknai Sidang Kabinet Paripurna yang diperluas untuk penyusunan RKP dan RAPBN 2015, serta RPJMN 2015-2020 ini sebagai pendidikan kenegarawanan oleh SBY.
"Pak SBY luar biasa, memberikan pengajaran kenegarawanan kepada kita. Meski di Oktober (masa baktinya) berakhir, dengan segala keseriusannya (SBY) mempersiapkan RPJMN 2015-2020. Plus, pada saat yang bersamaan difokuskan juga bidang-bidang pembangunan untuk 2015," katanya.
Heryawan menambahkan, RPK dan RAPBN 2015, serta RPJMN 2015-2020 dimaksud akan diarahkan kepada pemerintahan baru hasil Pemilu 2014. Nantinya, dokumen tersebut akan diserahkan kepada Presiden baru.
''Ya, tentu di sana-sini ada perubahan, tapi dasarnya sudah disiapkan," katanya.
Sementara itu, DPRD Jawa Barat mengapresiasi paparan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Sidang Kabinet Paripurna yang membahas Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), dihadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Karena, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjelaskan, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi fokus utama pembangunan di Jabar.
Menurut Ketua Komisi E DPRD Jabar Didin Supriadin, kebijakan Pemprov Jabar tersebut sudah tepat. Karena, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memang bidang yang harus diprioritaskan.
Menurut Didin, untuk memaksimalkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pemerintah harus memberi porsi anggaran yang lebih besar pada ketiga bidang itu. "Pendidikan harus 20 persen, kesehatan 10 persen. Dan itu kan perintah undang-undang," katanya.
