REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Jusuf Kalla resmi dideklarasikan oleh koalisi partai politik pengusung (PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura) untuk menghadapi Pilpres 9 Juli mendatang di Gedung Joeang 45 Jalan Menteng Raya, Jakarta, Senin (19/5).

Dalam deklarasi Jokowi-JK di Jakarta, Senin, Joko Widodo meyakini bahwa dirinya bersama Jusuf Kalla dapat membawa gerakan perubahan di bangsa Indonesia.

"Melalui perenungan-perenungan dan konsultasi dan pertimbangan dengan seluruh ketua partai dan pendukung (PDIP, NasDem, PKB dan Hanura) khususnya juga pertimbangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, telah diputuskan cawapres yang akan mendampingi saya adalah Muhammad Jusuf Kalla," ujar dia.

Sementara itu, calon wakil presiden Jusuf Kalla menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan. "Saya ingin nyatakan sepenuh hati siap untuk mendampingi Jokowi sebagai cawapres dengan ikhtiar kerja keras semoga kita semua dapat berhasil untuk kebesaran kehebatan dan kemakmuran bangsa ini," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan pengalaman yang dimiliki Jusuf Kalla melengkapi Joko Widodo dalam menghadapi penugasan maupun tanggung jawab yang berat saat memimpin bangsa Indonesia.

"Pengalaman JK yang luar biasa melengkapi Joko Widodo nantinya saat menghadapi hambatan dan penugasan maupun tanggung jawab cukup berat, saya menghormati ini tanpa melihat perbedaan usia, kerjasama partner saling menghormati," ujar Puan Maharani di Jakarta, Senin.

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut, tidak ada dikotomi tua dan muda yang ada hanya sebagai partner kerja. Dalam sistem presidensial presiden mempunyai wewenang penugasan kepada wakilnya bukan pembagian kekuasaan, dan tidak hanya lima tahun ke depan.

"Kedatangan hadirnya pak Jokowi dengan pak JK ini merupakan duet capres dan cawapres PDIP dan mitra kerja sama, menarik siapa saja, medapat dukungan dari seluruh masyarakat," kata dia.

Ia mengatakan keputusan JK menjadi cawapres Jokowi diambil setelah mempertimbangkan beberapa hal dengan cukup matang oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo serta PDI Perjuangan.