REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyatakan menolak dan menarik diri dari proses Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang masih berlangsung, Selasa (22/7). Salah satu pertimbangannya adalah karena ada indikasi kecurangan yang tidak ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta Tantowi Yahya mengatakan, pasangan nomor urut 1 mundur dari proses rekapitulasi yang tengah berjalan di KPU.

"Kenapa kami mundur? Karena kami mencermati dari berbagai data dan fakta yang kami dapatkan di lapangan telah terjadi kejanggalan-kejanggalan," kata dia di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa.

Tantowi mengatakan, tim Prabowo-Hatta sudah mengerahkan 685 ribu saksi untuk mengawal 479 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari hasil temuan di lapangan, ia menyebut, ada 52 ribu TPS yang dinilai terjadi kejanggalan suara.

"Itu adalah jumlah yang sudah kami sederhanakan. Kalau data awalnya, itu sekitar 125 ribu TPS yang kami dapatkan kejanggalan," ujar dia.

Salah satunya, Tantowi mengatakan, kejanggalan mengenai jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan pemilih yang menggunakan hak suara. Ia mencontohkan surat suara di TPS sekitar 100. Sesuai aturan, ia mengatakan, ada penambahan dua persen untuk mengakomodasi masyarakat yang akan menggunakan hak pilih.

"Yang ditemukan bukan 102 (surat suara), tapi 170 suara yang mencoblos. Itu data yang kami temukan," kata politisi Partai Golkar itu.

Tantowi juga menyebut perolehan suara Prabowo-Hatta yang tidak ada sama sekali di 28 TPS. Padahal, ia mengatakan, ada dua saksi yang sudah di tempatkan di TPS. Sehingga minimal, menurut dia, akan ada dua suara untuk pasangan dari koalisi Merah Putih itu di setiap TPS.

"Ini kosong," ujar dia.