REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau para pemudik agar bisa menjaga ketertiban dan tetap berhati hati saat musim mudik ini dilakukan. Ia mengatakan, jangan sampai kelalaian pemudik membuat pemerintah yang disalahkan karena dianggap tak maksimal melakukan persiapan.

Luhut menegaskan hingga detik ini seluruh pemangku kepentingan, baik Kementerian Perhubungan, Kemenkominfo, Jasa Marga, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, bahkan dirinya sudah melakukan persiapan mudik dengan maksimal. Pemerintah melakukan koordinasi, rekayasa jalan, hingga penambahan fasilitas mudik yang bersifat massal.

Ia menambahkan, pemerintah juga sudah menyediakan berbagai fasilitas seperti mudik gratis, transportasi umum seperti pesawat, kereta, bahkan jalur laut seperti kapal. Berbagai transportasi ini memberikan opsi bagi masyarakat untuk melakukan mudik aman.

Dia berpendapat dengan persiapan tersebut, jika ada kejadian buruk maka hal tersebut berada di luar kuasa pemerintah. Karena itu, dia berharap masyarakat tidak langsung menyalahkan pemerintah.

"Sudah ngantuk dipaksakan nyetir, lalu kecelakaan, pemerintah mau disalahin? Padahal dia yang nyupir saat ngantuk. Perhatikan juga, jalan darurat boleh digunakan dari jam 6 pagi sampai 6 malam. Kalau jalan malam, cari penyakit namanya. Jangan salahin kami (pemerintah)," ujar Luhut di Galeri Nasional, Kamis (22/6).

Dia menambahkan mudik aman tidak hanya memerlukan upaya pemerintah, namun juga masyarakat. Sebaik apapun persiapan yang dilakukan pemerintah, mudik aman tidak akan maksimal tanpa kerja sama masyarakat. "Jangan saling menyalahkan," kata Luhut.

Dia pun menjabarkan kerja yang dilakukan pemerintah dalam persiapan mudik tahun ini. Kemenhub sudah bertugas meningkatkan keselamatan transportasi, seperti kelayakan kendaraan dan kesiapan awak, kesiapan infrastruktur, dan koordinasi dengan BUMN maupun perusahaan transportasi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan pembangunan jalan dan jembatan, penyiapan jalur alternatif agar dalam kondisi mantap, penyediaan fasilitas umum, air bersih, toilet.

Polri bertugas meningkatkan keselamatan dan keamanan masyarakat yang bepergian dan yang dilewati pemudik. Termasuk menyelenggarakan tata kelola rekayasa lalu lintas.

Kementerian Dalam Negeri bertugas mengarahkan Gubernur/Bupati/Wali Kota agar menyiapkan wilayah masing-masing serta mengerahkan petugas lapangan untuk mengendalikan pasar tumpah.

Kementerian Kesehatan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan di sepanjang jalur mudik, koordinasi dengan instansi terkait untuk penyediaan sarana dan operasional lapangan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjamin ketersediaan dan kelancaran angkutan bahan bakar, serta menyediakan BBM kemasan di sepanjang jalur mudik.

"Pemerintah sudah berusaha dan tidak ada yang bisa menjamin 100 persen. Makanya penting disiplin," ujar Luhut.

Terpopuler

01 January 1970, 07:00