Mudik, Momentum Pemerataan Ekonomi

Rep: c78/ Red: Agung Sasongko

Rabu 23 Jul 2014 15:38 WIB

  Pemudik Memadati Pantura. Sejumlah pemudik melintas di jalur Pantura, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (23/7). Pada H-5 Lebaran pemudik mulai membanjiri jalur Pantura. Bahkan jumlah pemudik yang melintas hampir dua kali lipat dibanding H-6 kemarin. Foto: Republika/Wihdan Hidayat Pemudik Memadati Pantura. Sejumlah pemudik melintas di jalur Pantura, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (23/7). Pada H-5 Lebaran pemudik mulai membanjiri jalur Pantura. Bahkan jumlah pemudik yang melintas hampir dua kali lipat dibanding H-6 kemarin.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Tradisi mudik saat ini tampak lebih identik dengan gaya hidup konsumtif. Sementara, ada poin dimana aliran dana selama mudik bisa diarahkan pada hal produktif.

Dewan Pakar Pusat Studi Alquran Muchlis M Hanafi mengungkap mudik sekarang ini tidak kental muatan religius. Namun, sudah bercampur nilai sosial, budaya, ekonomi, dan politik. “Mudik ini, ada yang menyebutnya sebagai ‘mudiknomics’ Indonesia. Maksudnya, ekonomi di daerah menggeliat dengan mengalirnya uang ke daerah-daerah di tanah air lewat aktifitas mudik,” katanya pada Rabu (23/7).

Muchlis mengatakan sedikitnya Rp 50 triliun uang mengalir ke daerah. Data ini diperkuat hasil analisis dari Pusat data Kemiskinan Dompet Dhuafa yang menunjukkan potensi aliran uang mudik dari kota ke desa atau dari kota ke kota pada tahun lalu mencapai Rp 90,08 triliun.

Dengan dana sebesar itu, ekonomi di daerah-daerah seharusnya bisa ditingkatkan dalam jangka panjang, tidak hanya dalam jangka pendek saat mudik terjadi.  Sayangnya, kondisi tersebut masih terlihat hanya bersifat jangka pendek.

Dikatakannya, kebanyakan pemudik cenderung menghabiskan dana untuk hal-hal yang bersifat konsumtif seperti transportasi, rekreasi, makan dan belanja bersama keluarga. Padahal besarnya aliran dana mudik seharusnya dapat dimanfaatkan untuk berinvestasi di kampung halaman, ketimbang menghabiskannya dalam waktu beberapa hari saja tanpa dampak lanjutan.

Pemerintah, kata dia, dapat mengambil peranan dengan membuat pola pemberdayaan yang lebih produktif dan berdaya guna untuk kepentingan jangka panjang. Misalnya dengan memaksimalkan fungsi Lembaga-Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pemerintah daerah pun bisa memfasilitasi potensi ekonomi mudik tersebut dengan membentuk dana investasi daerah.

 “Bila itu terjadi, pemerataan ekonomi bukan lagi hanya sekadar teori,” ujarnya.

Terpopuler