REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - PT PLN (Persero) meminta pemerintah segera mengumumkan harga gas alam cair (liquified natural gas/LNG) Blok Tangguh Papua yang dikelola perusahaan asal Inggris BP. "Kita sih ingin segera mungkin. Kalau bisa akhir November ini," tegas Direktur Utama PLN Nur Pamudji pada Republika, Jumat (9/11).

Pasalnya,  PLN ingin segera mengganti pasokan energi primer pembangkit listrik yang disalurkan di Aceh dengan gas. Pemakaian gas untuk pembangkit bisa menekan biaya pembelian BBM PLN sehingga lebih hemat.

Meski demikian, soal berapa harga dan skema harga yang dipakai, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dikatakannya kementerian lebih ahli menentukan berapa harga gas yang sesuai dibanding PLN.

"Mau bagaimana skemanya juga kita siap saja," jelasnya lagi. Ia pun menerima saja jika pemerintah menetapkan persentase harga turun dari yang semula dibuat PLN dan BP, dari 11 hingga 14 persen menjadi 11 hingga 13 persen.

Dirinya juga mengaku tak mempermasalahkan apakah harga gas Jepang (Japan Crude Cocktail/JCC) atau harga gas Indonesia (Indonesian Crude Prize/ICP)."Yang pasti mirip dengan harga LNG Bontang ke terminal penampungan (Floating Storage Regasification Unit/FSRU) Jawa Barat.

Soal berapa LNG yang akan dikirim ke PLN, ia tetap mengaku angkanya tak berubah sekitar 1 juta ton. Rencananya LNG berasal dari LNG yang batal dikirim ke Sempra AS dan train 3 Tangguh.

"Tapi untuk pertama sepertinya dari eks Sempra dulu karena train 3 kan baru selesai 2017 atau 2018," jelasnya. Bakal ada 20 kargo yang disalurkan ke PLN.

Sebagaimana diketahui, LNG Tangguh akan disalurkan ke PLN melalui terminal LNG Arun di Aceh. Nantinya LNG yang diberikan bakal berasal dari LNG yang batal dikirim ke Sempra AS dan hasil pengembangan train 3 Tangguh.

Khusus train 3, porsi LNG ke domestik sebenarnya hanya 40 persen. Namun pemerintah berjanji akan ada penambahan persentase ke depan.

Sebelumnya dari data yang diperoleh Republika, PLN dan BP sudah menyetujui harga LNG Tangguh secara bisnis. Keduanya setuju harga gas berada pada kisaran 11 hingga 15 dolar AS, dengan kenaikan setiap tahun.

Harga ini akan ditambah biaya gasifikasi (menjadikan kembali LNG ke gas) dengan kisaran 1 hingga 2 dolar AS. Sehingga harga bersih yang diterima PLN sekitar 13 hingga 17 dolar AS.

Namun hal ini ditentang pemerintah karena terlalu tinggi dari rata-rata gas domestik sekitar 6 dolar AS per MMBTU. Akhirnya pemerintah melakukan revisi kembali.

Sementara itu, Dijen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo berjanji akan menyelesaikan pembahasan harga LNG Tangguh dalam waktu dekat. "Saya ingin akhir November," katanya.

Saat ini, ujarnya, pihaknya tinggal memutuskan patokan harga yang dipakai. "Masih dibahas apakah mengikuti JCC atau ICP," jelasnya.

Ia tak memungkiri, jika menggunakan JCC bisa saja harga gas menjadi tinggi dari harga domestik. Karena itu pihaknya tengah memikirkan solusi paling baik untuk persoalan ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika