REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Ryan Kiryanto mengatakan kredit konsumtif pada 2014 diperkirakan melambat terutama untuk kredit pemilikan rumah (KPR). "Kebijakan pengetatan pertumbuhan perbankan yang digelontorkan BI diprediksi akan semakin menahan laju pertumbuhan kredit perbankan, terutama kredit konsumsi akibat semakin sulitnya syarat penyaluran KPR," ujar Ryan saat ditemui dalam sebuah seminar di Jakarta, Selasa (26/11).
Pada Juli 2013, kredit konsumsi sendiri masih tumbuh tinggi 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dari Rp 725,2 triliun menjadi Rp 870,5 triliun. Ryan menuturkan, bank-bank akan cenderung fokus pada pembiayaan KPR rumah pertama karena selain lebih aman, juga karena ketentuan rasio pinjaman terhadap nilai agunan (loan to value reatio atau LTV) lebih rendah.
"Rumah pertama umumnya dipakai, sedangkan kedua dan seterusnya berpotensi spekulasi atau investasi," kata Ryan.
Di lain pihak, lanjut Ryan, kredit produktif untuk pengembang seperti kredit konstruksi dan real estate justru berpotensi meningkat, khususnya bagi developer-developer menengah kecil yang tidak memiliki modal tinggi. "Kredit produktif berpotensi meningkat pada sektor-sektor yang terlibat langsung dengan aktivitas pemilu, seperti perdagangan dan jasa hingga manufaktur perlengkapan penunjang aktivitas pemilu," ujar Ryan.
Kredit produktif pada sektor-sektor komoditas juga berpotensi meningkat seiring dengan perbaikan harga komoditas global. Namun secara umum, menurut Ryan, bank-bank diprediksi akan semakin selektif dalam menyalurkan kreditnya untuk menjaga kredit bermasalah (NPL), apalagi rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) perbankan tercatat sudah semakin tinggi.
Selain itu, dengan semakin ketatnya dana pihak ketiga (DPK) masyarakat, persaingan memperebutkan dana perbankan akan semakin tinggi di 2014. "Bank-bank akan semakin menggenjot pendapatan dari fee based income (pendapatan jasa) terutama yang berhubungan dengan transaksi," kata Ryan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika