REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Para sopir truk angkutan barang mengeluhkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU kawasan jalan lintas Sumatera (jalinsum), selalu habis setiap malam hari. Truk-truk barang terpaksa menginap di SPBU dan melanjutkan perjalanan esok harinya.
Pemantauan Republika di Jalinsum ruas Natar (Kabupaten Lampung Selatan) - Tegineneng (Kabupaten Pesawaran), SPBU telah mengeluarkan papan pengumuman bahwa solar habis pada petang hari. Sedangkan malam harinya, pihak SPBU tidak memasok solar lagi, dan akan menerima pasokan solar pada esok harinya.
Antrean kendaraan truk barang asal Pelabuhan Bakauheni tujuan kota-kota di Sumatera, dan sebaliknya dari Sumatera tujuan Pelabuhan Bakauheni, selalu terlihat pada petang hari. Namun, antrean tidak sampai mengular panjang, karena pasokan solar di SPBU jalinsum tidak ada pembatasan.
Menurut Mukri, supir truk barang asal Serang tujuan Palembang dan Bangka Belitung, ia terpaksa menginap dan menghentikan perjalanan bila belum mendapatkan solar untuk melanjutkan perjalanan mengirim barang ke tempat tujuan.
"Saya memilih memarkirkan truk di SPBU menunggu solar datang. Soalnya, khawatir melanjutkan perjalanan tanpa stok solar penuh," ujar bapak tiga anak ini kepada Republika di SPBU ruas Jalinsum, Senin (25/8).
Ia mengatakan sejak pembatasan solar bersubsidi oleh pemerintah, para penjual solar eceran bahkan ada juga SPBU yang menual solar bersubsidi pada malam hari dengan harga di atas harga resmi.
"Kami tidak bisa membeli solar melebihi jatah yang diberikan bos (majikan). Dengar-dengar, ada yang jual solar melebihi harga normal di SPBU," kata Mukri, tanpa menyebutkan di mana SPBU tersebut.
Petugas SPBU di Jalan Soekarno-Hatta menyatakan sepanjang jalinsum tidak terdapat pembatasan penjualan solar bersubsidi. Namun, ia mengakui banyaknya antrean truk pada petang hari, membuat banyak SPBU kehabisan stok. "Kalau di SPBU kami masih tersedia solar, meski masih ada antrean," ujar Pratomo, petugas keamanan SPBU di Kalibalok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika