REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB) melaksanakan lokakarya Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan 2014 dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2014 pada Kamis, 27 November dengan mengambil tempat di PLN Kantor Pusat. Tema Lokakarya dan RAT kali ini adalah "Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Air".

Ketua Umum Komite Eksekutif KNI-BB, Basuki Hadimuljono, yang juga adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Kabinet Kerja mengatakan, saat ini KNI-BB sudah membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Ahli (USTK) KNI-BB sesuai dengan amanat PP No. 4 Tahun 2010 dan Peraturan LPJKN No. 6 Tahun 2013.

“Sertifikasi keahlian bendungan besar adalah salah satu program KNI-BB kepada anggotanya untuk pengembangan sumber daya manusia dalam pembangunan dan pengelolaan bendungan”, jelas Basuki Hadimuljono.

Terkait dengan kebijakan yang diterapkan dalam menjaga ketahanan air, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono menyebutkan dengan pemanfaatan daya guna air yang efisien, konservasi sumber air, perlindungan pencemaran, dan secara teknis antara lain dengan membangun bendungan. Penyediaan sumber air melalui artificial dams yang membentuk waduk, dapat mendukung tiga pilar utama Ketahanan Nasional : Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Ketahanan air sendiri. Dalam mengejar ketahanan air (water security), pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun 49 bendungan baru.

“Peran bendungan menjadi salah satu tumpuan kabinet kerja untuk membangun. Dengan program 49 bendungan ini, kami akan mengirim para insinyur senior untuk menbantu balai besar-balai besar dalam membangun bendungan tersebut”, jelas Basuki.

Sementara itu Direktur Utama PLN, Nur Pamudji dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Konstruksi Dan Energi Baru Terbarukan PLN, Nasri Sebayang, mengatakan Indonesia memiliki potensi air yang besar. Berdasarkan Hydropower Potential Study, potensi tenaga air di Indonesia terdapat 75.000 Mega Watt (MW), setelah dilakukan proses penyaringan terdapat 25.600 MW yang layak untuk dikembangkan.

Saat ini baru berkisar 5.000 MW (7% dari potensi PLTA) yang telah dimanfaafkan, dan dalam waktu sepuluh tahun kedepan direncanakan  akan dibangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 6.300 MW, baik oleh PLN, pemerintah maupun pengembang listrik swasta.

Sejak tahun 2011 Pemerintah dan PT PLN (Persero) telah menyusun "Masterplan Hydro Power" yang merekomendasikan pengembangan pembangkit tenaga air dengan total kapasitas sebesar 12.900 MW di 87 lokasi yang dinilai layak secara teknis dan ekonomis serta layak secara lingkungan untuk dikembangkan sampai tahun 2027.

Ikuti Whatsapp Channel Republika