REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi XI DPR RI meminta alokasi dana senilai Rp 4 triliun untuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Alokasi subsidi KUR dinilai paling efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai sasaran pemerintah 5,8 persen.

Ketua Komisi XI DPR RI, Fadel Muhammad, mengatakan alokasi belanja tambahan untuk sejumlah kementerian senilai Rp 155 triliun dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, dia khawatir apakah pemerintah masih sempat memburu daya serap belanja tersebut pada 2015.

Menurutnya, masih ada sektor lain yang perlu suntikan dana dari ruang fiskal yang dimiliki pemerintah dalam APBN-P 2015.

"Oke saya setuju itu bagus, dikasih buat kepentingan infrastruktur daerah, tapi juga ada pos-pos yang kami anggap penting tapi kok tidak dikasih anggaran, seperti pertanian, perikanan dan KUR," jelas Fadel kepada wartawan seusai rapat Komisi XI dengan para ekonomi di Senayan, Senin (19/1).

Menurutnya, sektor KUR penting sebab bisa meningkatkan lapangan pekerjaan dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, dengan memberikan subsidi di sektor KUR, pemerintah semakin berpihak kepada rakyat. Meskipun terdapat komponen kredit macet atau non performing loan (NPL), menurut Fadel, NPL sangat kecil dibandingkan manfaat yang didapat.

"Jadi kami sangat keberatan dengan konsep yang tidak memberikan KUR cukup besar. Optimalnya itu Rp 4 triliun," ujarnya.

Sementara itu alokasi belanja tambahan Rp 155 triliun tersebut akan digunakan pemerintah untuk sejumlah kementerian. Alokasi tambahan terbesar akan masuk Kementerian Pekerjaan Umum sekitar Rp 33 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 20 triliun, dan Kementerian Pertanian Rp 16 triliun.

Alokasi tersebut sesuai dengan prioritas dan visi Presiden Joko Widodo dalam Nawacita.

Ikuti Whatsapp Channel Republika