REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah secara resmi memberikan sinyal bahwa pengelolaan Blok Mahakam jatuh kepada Pertamina. Namun perkara apakah Pertamina akan mengajak operator saat ini Total E&P Indonesie untuk tetap menggarap blok Mahakam, diserahkan kepada kebijakan Pertamina.

Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan bahwa Pertamina sebetulnya bisa sah-sah saja apabila mau mengajak Total untuk bekerjasama secara bisnis. Namun, Kardaya menolak apabila Pertamina dan Total mendapat porsi yang sama. Bagaimanapun, tampuk pengelolaan ada di tangan Pertamina.

"Tapi jangan maju dua-duanya, ga boleh. Kerjasama itu misalkan saja, dengan pertimbangan Total di situ (Blok Mahakam) masih ada data. Agar produksi agar tidak anjlok," jelas Kardaya, Rabu (11/3).

Di samping itu, lanjut Kardaya, perkara Blok Mahakam ini sudah termuat dalam Undang-undang. Apabila habis kontrak kerjasama, katanya, secara otomatis akan diberikan kepada negara. "Masalahnya kok dibikin repot? Kenapa tidak laksanakan saja sesuai UU," ujarnya.

Mengenai produksi migas blok Mahakam yang terancam turun saat masa transisi lapangan, Kardaya menganggap hal itu wajar terjadi. Mantan kepala BP Migas ini mengatakan, secara alamiah suatu lapangan gas selalu menurun produksinya. "Asal jangan anjlok secara drastis. Kalau alamiahnya ya pasti turun," lanjutnya.

Untuk itu, Kardaya berharap agar masa peralihan ke Pertamina nanti berjalan lancar dan tetap menguntungkan negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika