REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG —Menyikapi nilai tukar rupiah yang terus melemah, momentum bagi Pemerintahan Presiden Jokowi untuk tegas dalam mewujudkan ‘kedaulatan’ rupiah. Sebab ‘rezim’ devisa terbuka yang berlaku saat ini sangat tidak menguntungkan.

Anggota DPR RI, Juliari P Batubara menegaskan, posisi rupiah saat ini memang melemah. Meski posisinya tak seberat tahun 1998, Pemerintah harus mengambil sikap untuk mengantisipasi dampaknya.

“Sebab kalau situasi ini terus-menerus lama- lama negara ini bisa jadi ‘kere’ juga,” ujarnya, di sela- sela kunjungan reses DPR RI, di Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/3).

Menurut Juliari, Pemerintah perlu mengambil langkah jangka pendek yang lebih tegas, terhadap transaksi dalam negeri yang masih menggunakan mata uang asing. “Transaksi dalam negeri seharusnya dalam rupiah dong,” tegasnya.

Sebab, jelas politikus PDIP ini, saat ini masih banyak transaksi di dalam negeri yang menggunakan mata uang asing. Bahkan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga masih banyak melakukan transaksi dalam negeri mengunakan dollar. “Mestinya pemerintah lebih tegas,” katanya.  

Ia juga mengamini, salah satu penyumbang lemahnya rupiah adalah faktor global yakni menguatnya ekonomi Amerika. Jika  ekonomi Amerika menguat uang akan mengalir ke negeri Paman Sam tersebut.

Bagi orang yang punya duit, sangat terbuka untuk menyimpan uang ke Amerika dari pada di Indonesia. Karena infrastruktur dan aturannya juga lebih jelas.

Artinya, faktor global ada, tapi tidak untuk dipusingkan. Yang harus dibenahi adalah faktor yang dapat dikendalikan secara internal. Salahsatunya mengendalikan pembelian valuta asing (valas) untuk keunaan yang lebih jelas.

“Disamping itu, juga perlu terobosan dari pemerintah untuk menyikapi defisit perdagangan Indonesia, yang hingga saat ini masih minus,” tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika