REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir menilai, keputusan pemerintah untuk menerima dana utang senilai 3 miliar dolar AS dari China Development Bank (CDB) kepada 3 bank BUMN menjadi bukti bahwa fundamental ekonomi negara tidak dalam kondisi aman dan kuat. Tohir mengungkapkan, hal ini berlawanan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang merasa fundamental ekonomi nasional kuat.

"Hutang adalah pilihan akhir untuk pembangunan ketika sudah tidak ada pilihan lagi. Sangat bertentangan dengan statemen Jokowi yang menyatakan keadaan fundamental ekonomi kita sangat kuat dan aman," ujar Tohir, Jumat (18/9).

Kebijakan pemerintah untuk menerima pinjaman dari Cina, lanjut Tohir, menunjukkan bahwa tidak ada likuiditas di dalam negeri sehingga pemerintah terpaksa cari utang dari "sana-sini". Tak hanya itu, kebijakan ekonomi pemerintah selama ini menjadikan investor justru kebingungan dan ragu sehingga mereka enggan menanamkan modal di Indonesia.

"Kebijakan yang membingungkan dari pemerintah menjadi dasar kenapa investor enggan menanamkan modalnya di republik ini, karena pemerintah tidak konsisten. Karena itulah kesulitan likuiditas terjadi," kata Tohir.

Selain itu, Tohir menilai bahwa komitmen Cina terhadap Indonesia patut dipertanyakan. Selama ini, lanjutnya, belum ada bukti kuat bahwa Cina serius menanamkan modalnya di Indonesia.

"Yang ada hanyalah Cina masuk sebagai kontraktor atau alih tekhnolgi yang tidak disertai investasi," katanya.

Rencananya, selepas Idul Adha Komisi akan memanggil 3 bank BUMN yang mendapat kucuran dana dari CDB. Tohir menyebut, pihaknya ingin mendengar langsung dari pihak perbankan perihal utang dari Cina ini. "Jadi pilihan menghutang keluar negeri merupakan 'tanda-tanda' bahwa pemerintah telah kesulitan fiskal," lanjut Tohir.

Diberitakan sebelumnya, 3 bank BUMN menandatangani kesepakatan pinjaman senilai total 3 miliar dolar AS dengan China Development Bank (CDB). Ketiga bank milik negara tersebut yaitu Bank Mandiri, BRI dan BNI. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Dari total pinjaman tersebut, masing-masing bank menerima pinjaman sebesar 1 miliar dolar AS dengan tenor 10 tahun. Nantinya, 30 persen dari dana pinjaman tersebut akan diterima dalam mata uang Renminbi (RMB).

Ikuti Whatsapp Channel Republika