REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Koperasi Nasional meminta seluruh pemerintah di Asean bekerja sama mengentaskan kemiskinan. Caranya adalah dengan mengeluarkan rekomendasi yang bisa diaplikasikan ke seluruh negara Asean.

"Perlu ada rekomendasi yang bisa diaplikasikan ke seluruh negara, dimana prinsip koperasi menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi kemiskinan," tutur Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid pekan ini. Ia menyatakan pekan ini Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menyelenggarakan pertemuan regional bagi para pejabat tinggi pemerintah dan pemimpin Gerakan Koperasi di ASEAN++ .

Acara ini kata dia telah diselenggarakan sejak 1992 di Sidney Australia pertama kali. Dalam pertemuan regional ini, dihadiri 11 negara dikawasan ASEAN++ (termasuk Cina, Mongolia dan Korea) . Peserta pertemuan adalah para pejabat tinggi pemerintah yang membidangi koperasi dan juga para pemimpin gerakan koperasi.

Total 26 peserta luar negara dari 11 negara yang hadir. "Dalam pertemuan ini pemerintah dan Koperasi membicarakan tiga hal yang mengancam dunia, ketahanan pangan, ekologi dan efek pemanasan global,"terang Nurdin Halid.

Pembahasan isu tersebut dirasakan masyarakat akar rumput sangat penting. Apalagi melihat urbanisasi yang terus meningkat di kota kota besar, pendekatan pendekatan baru perkoperasian yang kreatif perlu dilakukan. Ditambah dengan dinamika sosial ekonomi di kawasan ASEAN.

Ia mengharapkan acara ini bisa menghasilkan rekomendasi yang bisa dilaporkan ke tiap pemerintahan. Dimana prinsip koperasi yang tentu dengan dasar manajemen profesionalisme bisa mengentaskan kemiskinan.

Hanya saja tentu perlu dilakukan kerjasama pemerintah dengan gerakan koperasi. Ditambah pengalaman berbagai negara dikawasan ASEAN ++ akan sangat berharga untuk pengembangan koperasi. "Prinsip kekeluargaan saya yakini bisa diterapkan untuk atasi kemiskinan, bukan liberalisme apalagi kapitalisme," ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika