REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan gaji pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat akan dipotong sebesar Rp 300 ribu per hari. Kebijakan itu dilakukan jika PNS yang bersangkutan tidak mengikuti apel selama Ramadhan 1437 Hijriah/2016 Masehi.

"Kegiatan apel Ramadhan ini tujuannya adalah untuk mengecek kesungguhan para PNS yang datang pagi ke tempat kerja. Karena selama bulan puasa jam kerja mengalami perubahan yakni mulai pukul 06.30 WIB dan pulang 13.30 WIB," kata Dedi Mulyadi di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat di Kota Bandung, Senin (6/6).

Dedi menjelaskan, aturan ini tidak berlaku bagi PNS yang berstatus pekerja lapangan seperti tukang sapu dan sopir truk kebersihan. Mereka yang bekerja di sektor pelayanan juga tidak diwajibkan mengikuti apel Ramadhan ini.

"Sanksi itu bisa berupa pemotongan gaji Rp 300 ribu per hari dan SP1 bagi yang tiga kali tidak mengkikutinya. Namun saya rasa dengan pemotongan gaji Rp 300 ribu per hari mereka pasti apel. Apalagi kalau mau Lebaran seperti ini pasti sayang kalau kena potongan," kata dia.

Menurut dia, kebijakan tersebut memang jauh berbeda dengan peniadaan apel atau upacara pada hari atau bulan biasa. Karena di hari biasa peniadaan apel bertujuan untuk meningkatkan produktifitas pekerja agar waktu bekerja bisa termaksimalkan.

Oleh karena itu, kata dia, pekerjaan yang terstruktur dan teratur oleh APBD membuat serapan anggaran di Kabupaten Purwakarta menjadi yang tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 100 persen.

"Saat ini kita lihat apel itu selama ini malah menimbulkan kebiasaan ceramah. Coba bayangkan setiap hari ceramah lama-lama mereka kehabisan bahan jadinya malah jenuh, dan lucu saja saja saat mereka apel di belakangnya masih banyak sampah terus kotor," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Purwakarta memberlakukan waktu jam kerja lebih pagi yakni pukul 06.30 WIB dan pulang pada pukul 13.30 WIB. Terkecuali PNS yang bertugas dibagian pelayanan seperti bagian perizinan dan juga pembuatan kartu identitas. "Jadi salah satu yang mendasari hal tersebut agar pegawai tidak langsung tidur usai santap sahur yang dinilai tidak baik untuk kesehatan," kata Bupati Purwakarta.

Terpopuler

01 January 1970, 07:00