REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengutarakan harapannya agar beragam bantuan yang disalurkan oleh pemerintah di sektor perikanan dapat lebih transparan terkait pendistribusiannya di lapangan oleh dinas perikanan.

Menteri Susi menyatakan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (17/1), pihaknya mendapat informasi masih ada beberapa dinas di daerah yang dinilai kurang transparan terkait dengan penyaluran sejumlah program bantuan. Hal itu, ujar dia, karena ada dugaan penyaluran bantuan yang masuk ke segelitintir kelompok yang dinilai mendapatkan bantuan tersebut karena dekat dengan kekuasaan.

Untuk itu, Susi juga menginginkan media massa untuk dapat mengawasi terkait hal tersebut. KKP mengalokasikan anggaran untuk beragam aktivitas bantuan perikanan tangkap sebesar Rp 1,4 triliun dari pagu anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2017.

Anggaran tersebut akan digunakan khusus untuk para stakeholder di bidang perikanan tangkap yakni berupa pengadaan 1.080 unit kapal perikanan, 2.990 unit alat penangkap ikan dan 500 ribu premi asuransi nelayan, serta pengembangan empat lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu

Untuk 2017 juga sedang disiapkan anggaran guna membangun sebanyak tujuh pelabuhan perikanan yang terletak di Muara Baru (Jakarta), Bitung (Sulawesi Utara), Jembrana (Bali), Sendang Biru (Jawa Timur), Pangandaran (Jawa Barat), dan Untia (Sulawesi Selatan).

Selain itu, ujar dia, KKP juga akan konsisten untuk meningkatkan kehidupan nelayan melalui program asuransi nelayan, di mana pada 2016 sebanyak 600 ribu calon penerima asuransi nelayan telah terverifikasi dan tervalidasi di 34 provinsi, di mana 404.498 bantuan premi telah tersalurkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika