Selasa 24 Oct 2017 19:50 WIB

In Picture: BPOM Gandeng KPK Cegah Korupsi Perizinan

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Mohamad Amin Madani

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) bersama Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang (tengah) dan Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA BPOM Nurma Hidayati (kiri) memberikan keterangan kepada media di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/10) (FOTO : Mahmud Muhyidin)

Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) dan Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA BPOM Nurma Hidayati (kiri) memberikan keterangan kepada media di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/10). (FOTO : Mahmud Muhyidin)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengantisipasi korupsi di internal BPOM, khususnya terkait pemberian izin obat dan makanan.

"KPK itu adalah mitra, mitra buat badan POM, untuk mengawal kami, supaya kami menjadi tetap clean governance," ujar Deputi I Bidang Pengawasan Produk Terapeutik Narkotik Psikotropika dan Zat Adiktif (BPOM) Nurma Hidayati di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/10).

Ikuti Whatsapp Channel Republika