Mantan Ketua Tim Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sudirman Said memberikan paparanya saat seminar yang bertajuk Stop Reklamasi Teluk Jakarta di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (2/11). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)
Mantan Ketua Tim Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sudirman Said (kanan) memberikan paparanya didampingi Mantan Ketua MPR Amien Rais (kiri) saat seminar yang bertajuk Stop Reklamasi Teluk Jakarta di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (2/11). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)
Pakar Hukum Tatanegara Margarito Kamis memberikan paparanya didampingi Mantan Ketua Tim Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sudirman Said dan Mantan Ketua MPR Amien Rais saat seminar yang bertajuk Stop Reklamasi Teluk Jakarta di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (2/11). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)
Direktur IRESS Chandra tirta wijaya memberikan paparannya saat seminar yang bertajuk Stop Reklamasi Teluk Jakarta di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (2/11). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)
Pakar Teknik kelautan IT Muslim Muin memberikan paparannya saat seminar yang bertajuk Stop Reklamasi Teluk Jakarta di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (2/11). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)
Direktur IRESS Chandra tirta wijaya (kiri) bersama Mantan Ketua MPR Amien Rais (tengah) dan Mantan Ketua Tim Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sudirman Said (kanan) berbincang saat seminar yang bertajuk Stop Reklamasi Teluk Jakarta di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (2/11). (FOTO : Republika/Mahmud Muhyidin)
inline
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seminar bertajuk Stop Reklamasi Teluk Jakarta digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11), menyoroti kasus reklamasi Teluk Jakarta yang dinilai bermasalah.
Sejumlah pakar dan tokoh nasional hadir dalam acara tersebut, diantaranya Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, mantan Ketua Tim Singkornasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sudirman Said, pakar teknik kelautan ITB Muslim Muin, dan pakar hukum tata negara Margarito.
Advertisement
Ikuti Whatsapp Channel Republika
