REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supraktino menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM dan tarif listrik tidak menggangu APBN. Sebab, menurut Hendrawan gap yang timbul karena adanya harga yang tetap ini masih bisa dipikul oleh Pertamina dan PLN.

Hendrawan menilai, Pertamina dan PLN mempunyai skema subsidi silang yang bisa membuat kebijakan ini tidak terlalu berat. Disatu sisi, meski Pertamina dan PLN harus menanggung gap antara harga bahan baku yang mahal dan tarif yang tetap, namun Pertamina dan PLN merupakan BUMN yang sehat dan memiliki profit yang cukup.

"Bentuk keberpihakan dan konsekuensi negara hadir untuk rakyat. Kita dukung. Kita juga berharap Pertamina dan PLN untuk lebih efisien," ujar Hendrawan saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (28/12).

Dia menilai, dalam kondisi seperti ini memang jalan keluar terbaik adalah meminta PLN dan Pertamina melakukan efisiensi. Efisiensi ia nilai menjadi startegi terbaik ditengah kondisi harga bahan baku yang masih tinggi.

"Strategi cross subsidi dan subsidi silang. Mereka paham bagaimana menyiasati persoalan ini. Efficiency is the best strategy," ujar Hendrawan.

Hendrawan menjelaskan, BUMN memang bertugas menjadi lokomotif ekonomi negara. Pertamina dan PLN sebagai perusahaan plat merah negara memang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.

"Kita dorong PLN dan Pertamina, dan secara umum BUMN, menjadi lokomotif penerapan ekonomi konstitusi," ujar Hendrawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika