REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan menggunakan data inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan kebijakan barunya. Hal ini untuk mengantisipasi perubahan harga di bulan-bulan berikutnya.
"Data ini akan kita coba rumuskan ke kebijakan kita," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto saat ditemui wartawan di Kantor BPS Malang, Kamis (1/2).
Seperti diketahui, BPS Kota Malang mengungkapkan, Kota Malang mengalami perubahan inflasi sebesar 0,69 persen di Januari 2018. Berdasarkan rilis BPS, bahan makanan Kota Malang ikut menyumbang inflasi sebesar 2,65 persen. Harga makanan jadi dan minuman juga ikut menyumbang inflasi sebesar 0,56 persen.
Melihat angka ini, Wasto tak menampik, beras menjadi penyumbang inflasi terbesar di Kota Malang. Beras diinformasikan mengalami kenaikan harga sebesar 4,51 persen dengan andil inflasi 0,1726 persen.
"Dan kita belum ada gambaran startegi khususnya bagaimana. Kita rapatkan dahulu," ujar dia.
Menurut Wasto, Pemkot hanya bisa mengikuti solusi dari kebijakan pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemkot diupayakan terus berkoordinasi dengan Bulog dan sejumlah instansi terkait operasi pasar. Hal ini termasuk mengawasi kemungkinan penimbunan beras di lapangan.
Sebagai informasi, Pemkot Malang memastikan stok beras aman selama enam bulan ke depan. Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Kota Malang, Rinawati menambahkan, wilayahnya memiliki stok beras sekitar 6.900-an ton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika