REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Manajemen klub di Liga 1 mendesak direksi operator kompetisi Liga Indonesia Baru (LIB) mundur dari jabatan. Desakan tersebut menyusul tak kunjung pungkasnya tanggungjawab LIB dalam memenuhi hak klub sebagai penerima uang subsidi kompetisi musim 2017.
Salah satu yang mendesak mundur, yakni manajemen Madura United. Manajemen Laskar Sapeh Kerrap dalam pernyataan resminya mengatakan, LIB layak dinilai sudah tak lagi cakap sebagai operator kompetisi.
“Sikap Madura yang penting adalah melakukan aksi korporasi. Kami (Madura) meminta direksi PT LIB mempertanggungjawabkan pada RUPS,” kata Manajer Madura Haruna Sumitro, pada Sabtu (17/2).
Haruna mengungkapkan, dalam bulan ini LIB memang mengajak klub-klub peserta kompetisi Liga 1 melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS). Saat RUPS nanti, Haruna mengatakan, Madura akan menagih banyak hal sekaligus mengevaluasi kinerja LIB selama menangani liga sepanjang 2017.
Sebagai pemegang saham 99 persen di LIB, sebanyak 18 klub peserta kompetisi Liga 1 2017 punya hak mutlak mengevaluasi jajaran direksinya. Haruna melanjutkan, pun para manajemen klub punya kewenangan mendesak jajaran direksi LIB mundur dari jabatannya. “Bila dianggap tidak cakap, tidak mampu, mereka harus rela mundur secara sukarela,” ujar Haruna.
Desakan mundur ini sebetulnya berawal dari persoalan pelunasan subsidi klub peserta kompetisi nasional 2017 yang tak tuntas sampai hari ini. LIB bersama PSSI sejak awal Liga 1 dan Liga 2 2017 menjanjikan besaran subsidi kepada setiap klub.
Di Liga 1, sebanyak 18 klub peserta berhak dengan nilai subsidi sebesar Rp 7,5 miliar. Pembayaran subsidinya dilakukan dalam tiga termin.
Untuk klub-klub di Liga 2, ada sebanyak 64 kesebelasan. Besaran subsidinya Rp 600 juta sampai 800 juta yang dibayarkan setiap putaran.
Namun sampai liga pungkas pada November dan Desember 2017, pembayaran subsidi tersebut tak tuntas. Kub-klub Liga 1 rata-rata masih punya hak subsisi yang besarannya mencapai Rp 2,1 miliar. Madura, menurut Haruna, mengungkapkan masih punya hak sebesar Rp 1,5 miliar. Nilai tersebut, terang Haruna belum memasukkan pembagian hak komersial penyiaran pertandingan.
Pada Rabu (14/2), Sekertaris Umum Barito Putera Syarifuddin Ardasa mengungkapkan, juga masih punya hak sebesar Rp 2,1 miliar. Persipura belum menerima haknya sebesar Rp 2 miliar. Selain itu, manajemen Mutiara Hitam juga belum menerima pembayaran hadiah sebagai juara ISC A 2016. Pertanggungjawabannya ISC ketika itu berada di Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono selaku direktur utama Gelora Trisula Semesta (GTS), yang merupakan operator penyelenggara ISC.
Sekertaris Umum Persipura Rocky Babena pernah mengungkapkan, jika nilai tersebut digabung, PSSI, GTS, dan LIB memiliki tunggakan Rp 3 miliar-4 miliar. Lantaran tak dibayar, Persipura sampai mengalami kekosongan kas dan tak bisa ikut Piala Presiden 2018 sebagai turnamen pramusim Liga 1 2018.
Pelunasan yang tak kunjung tuntas juga dialami klub-klub di Liga 2. Manajemen Persebaya Surabaya, juga belum menerima sisa subisidi dari LIB sebagai hak peserta kompetisi kasta kedua. Manajer Bajul Ijo, Chairul Basalamah, pada Rabu (14/2) juga menyampaikan, LIB juga belum membayar hadiah juara Liga 2 2017 kepada klubnya yang besarnya Rp 1 miliar.
Syarifuddin Ardasa, menyampaikan permintaan agar LIB segera melunasi sisa subsisi bukan tak pernah dilakukan. Dia mengatakan, pernah ada komitmen bersama antara klub-klub Liga 1 dan LIB atas inisiasi PSSI agar pelunasan subsidi dituntaskan pada Desember 2017. Komitmen tersebut kembali diralat dengan menyepakati agar klub bersabar menunggu sampai akhir Januari 2018.
Hanya, dua kali komitmen tersebut sampai hari ini tak kunjung terealisasi. Surat resmi dari Barito agar LIB segera melunasi tak pernah digubris. Padahal, menurut Syarifuddin, tunggakan subsisi tersebut penting dilunasi agar klub punya modal dalam belanja pemain dan akomodasi menjelang Liga 1 2018 dimulai.
Seperti Syarifuddin, Chairul Basalamah pun merasakan yang sama. Dia mengatakan, Persebaya sebagai tim promosi dari Liga 2 ke Liga 1 tentu membutuhkan banyak biaya untuk persiapan kompetisi kasta utama tahun ini. Apalagi, dia mengatakan, PSSI mengharuskan klub-klub Liga 1 2018 juga menyiapkan skuat U-19 untuk berkompetisi di Liga 1 U-19 2018.
Keduanya pun setuju agar PSSI menunda pelaksanaan Liga 1 2018 sebelum persoalan tunggakan subsidi 2017 itu lunas. Sebab jika tak pungkas maka perjalanan Liga 1 tahun ini dikhawatirkan akan menyeret persoalan serupa pada akhir musim nanti. Klub-klub tak mau saban musimnya, persoalan subsidi tersebut menjadi persoalan yang permanen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika