REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus menawarkan proyek-proyek infrastruktur strategis ke investor global. Belum lama ini, skema dan proyek infrastruktur dipromosikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam forum investasi internasional bernama Annual Investment Meeting (AIM) di Dubai, 9-10 April 2018.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, dalam forum tersebut, sejumlah investor menanyakan secara detail beberapa proyek infrastruktur. Menurut investor, instrumen finansial dan dan organisasi yang ada di Indonesia dinilai memadai untuk menarik investasi. Meski begitu, para investor menyatakan membutuhkan mitra lokal sebagai mitra kerja.
Dalam konteks ini, Bambang mengatakan, pemerintah akan memfasilitasi dengan memberikan jawaban ketika para investor menanyakan mitra lokal yang bisa diajak bekerja sama. "Mitra lokal telah menjadi kebutuhan dalam menjalin komunikasi dengan calon investor. Beberapa korporasi meminta agar mitra lokalnya adalah BUMN," ujar Bambang dalam keterangannya, Ahad (15/4).
Bambang berharap ketika mempromosikan investasi, semua pihak telah memiliki data mitra lokal yang bisa diajak berbisnis dalam berbagai proyek. Mitra lokal yang potensial, kata Bambang, segera diajak untuk bersama-sama berpromosi karena bahasa antarpengusaha lebih jelas dibandingkan dengan birokrat atau pemerintah.
Dalam Forum AIM, Bambang yang mewakili Pemerintah Indonesia mendapat kesempatan menjadi pembicara dan memaparkan peluang investasi di Indonesia. Ia juga mempromosikan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (PINA) sebagai alternatif pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur publik di Indonesia.
Saat ini, ujar Bambang, terdapat 19 sektor yang dapat dikerjasamakan Pemerintah Indonesia melalui skema KPBU, beberapa di antaranya meliputi sektor konektivitas, perkotaan, dan sosial. "Kementerian PPN/Bappenas telah menginisiasi terbentuknya kantor bersama KPBU forum koordinasi antar pemangku kepentingan KPBU di tingkat pemerintah pusat yang beranggotakan tujuh kementerian/lembaga," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika