REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Nusa Tenggara Timur selalu menempati urutan akhir dalam mutu lulusan ujian nasional. Hal ini membuat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Nusa Tenggara Timur menyatakan keprihatinannya.
"Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan harus melihat kasus ini sebagai cambuk untuk memperbaiki diri sekaligus memperbaiki mutu pendidikan di daerah ini agar tidak tetap di nomor buncit," kata Ketua KNPI NTT Daud Amarato di Kupang, Sabtu malam.
Tingkat ketidaklulusan siswa SMP/MTs di NTT mencapai 2,45 persen atau sebanyak 1.906 orang siswa yang dinyatakan tidak lulus dalam UN 2012 atau terpaut sekitar 0,24 persen dari Kalimantan Barat yang menempati peringkat kedua dengan persentase ketidaklulusan 2,21 persen, disusul Papua Barat 2,16 persen, Kepulauan Riau 2,04 persen dan Sulawesi Tengah 1,95 persen.
"Kita memang prihatin dengan prestasi anak bangsa di bidang pendidikan akhir, namun sebaiknya tidak hanya sebatas prihatin, tetapi perlu ada solusi dan tindakan konkrit dari para pemangku kepentingan di bidang pendidikan," katanya.
Menurut dia, urusan pendidikan dalam berbagai tingkatan, tidak semata menjadi urusan pemerintah, tetapi juga pihak sekolah, LSM dan terutama orang tua serta pihak legislator yang memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai sehingga mendukung tingkat kelulusan itu.
"Tanpa dukungan ini, maka sehebat apapun pemimpin atau sebagus apapun program atau silabus dalam kurikulum, tidak akan menjadi garansi kesuksesan itu," kata Amarato.
KNPI juga mendesak para pemangku kepentingan seperti kepala daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh termasuk terhadap para guru yang telah diberi penghargaan dari negara dalam program peningkatan kesejahteraan berupa tunjangan khusus atau akrab dengan sebutan Sertifikasi Guru.
"Apakah pemberian tunjang itu terus memberi motivasi dan semangat kepada par guru yang telah menikmati tunjangn itu untuk lebih giat mengajar dan membimbing siswa hingga menamatkan mereka dengan nilai dan prestasi yang bersaing," katanya.
Evaluasi menyeluruh juga penting dilakukan pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Provinsi NTT selaku koordinator dalam penyelenggaraan pendidikan di 21 kabupaten/kota dalam provinsi kepulauan ini, untuk menemukan akar persoalan, mengapa tingkat kelulusan dan mutu pendidikan di NTT selalu anjlok setiap tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika