REPUBLIKA.CO.ID,  SLEMAN -- Kehadiran Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M Nasir di UGM, disambut oleh aksi puluhan masasiswa. Mereka menuntut penghapusan komersialisasi pendidikan, khususnya di perguruan tinggi.

"Menolak komersialisasi pendidikan tinggi. Di sini tuntutan kami hanya satu, yakni negara harus hadir dalam pemenuhan hak pendidikan warganya," ujar Perwakilan Aliansi Mahasiswa UGM, Retas Amjad saat ditemui di halaman Graha Sabha Pramana, Senin (30/1).

Retas meminta, agar pemerintah tidak berlepas tangan pada pemenuhan hak pendidikan masyarakat Indonesia. Menurutnya, minimal negara harus menggratiskan biaya pendidikan hingga S1.

Selain itu, Aliansi Mahasiswa UGM juga meminta agar Kemenristekdikti meninjau ulang status PTN-BH, mengatur komponen pembentuk BKT dan UKT, serta mengembalikan beasiswa PPA dan BP-PPA atau memberikan beasiswa dengan kuota yang sama.

Menurut Retas, meski disampaikan oleh mahasiswa UGM, tuntutan tersebut cukup mewakili aspirasi dari seluruh mahasiswa Indonesia. "Kami memperjuangkan pendidikan yang lebih baik, bukan hanya bagi UGM. Tapi secara umum bagi pendidikan Indonesia," katanya.

Sementara itu, terkait UKT, Menteri Ristekdikti M Nasir menjelaskan, pihaknya tidak akan menerapkan kenaikan. "Tahun ini tidak ada kenaikan UKT seperti yang dibicarakan oleh publik," katanya saat ditemui pada Rakernas Kemenristekdikti di Graha Sabha UGM.

Nasir menilai, isu kenaikan UKT telah membuat kegaduhan di dunia pendidikan tinggi. Padahal, isu tersebut sama sekali tidak benar. Meskipun, kata dia, banyak rektor yang ingin menaikan UKT kampusnya, Kemenristekdikti tidak akan mengizinkan hal tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika