REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNGKIDUL -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengimbau para orang tua tidak perlu khawatir dengan aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2018/2019. Penerimaan siswa baru tahun ini bakal menerapkan sistem zonasi.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunung Kidul Bahron Rosyid mengatakan sistem ini bertujuan memeratakan mutu dan layanan pendidikan. Selain itu, sistem ini berupaya menghilangkan kasta atau strata di dunia pendidikan.
"Sistem ini diharapkan mengurangi tingkat mobilitas peserta didik, dan memeratakan mutu dan layanan pendidikan," kata dia di Gunungkidul, Kamis (21/6).
Menurutnya, dalam sistem ini, semua siswa dapat belajar bersama, baik yang pintar maupun kurang. Anak yang pandai tidak hanya harus bertanggung jawab dengan diri sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk teman sejawatnya.
Ia menambahkan sekolah di Gunungkidul memiliki fasilitas dan guru yang sama. Ia juga menyatakan, sistem zonasi juga tidak mengurangi hak siswa untuk memilih sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya.
Mereka bisa mendaftar lewat jalur prestasi. Setiap sekolah membuka kuota untuk jalur prestasi sebesar lima persen.
Kuota lainnya, yakni lima persen berdasar jalur khusus. Ini diperuntukan warga anak bencana alam atau konflik, anak pejabat negara yang sedang ditugaskan negara, atau anak dari pendidik di sekolah itu.
"Kalau lebih dari lima persen nanti akan diseleksi berdasar nilai juga. Untuk yang berdasar jarak rumah 90 persen minimal, katanya.
Aturan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2018.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Wahyu Pradana Ade Putra mengharapkan pemberlakuan sistem zonasi akan meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu, ia mengatakan, disdikpora harus menyiapkan standar pendidikan baik secara infrastruktur maupun hal lainnya.
"Kami berharap sistem zonasi akan terjadi kompetisi yang sehat antar sekolah, dan SDM yang baik akan memotivasi anak didik yang lain dalam sekolah," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika