REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah merancang draft awal terkait program zonasi yang terintegrasi. Artinya, program zonasi nantinya bukan hanya diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) atau guru saja, namun juga untuk pelatihan peningkatan proses pembelajaran dan lain-lain.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Supriano menyampaikan, dari draft awal tersebut Kemendikbud telah membagi sebanyak 1.985 zona se-Indonesia. Namun jumlah zona masih bisa berubah, karena saat ini pihaknya belum berdialog dengan Pemda.
"Nanti bisa jadi berkembang menjadi 2.000 zona kah, 3.000 zona tergantung pemda. Ini baru draft awal menurut versi kita, dari pada bekerja tanpa memiliki draft kan susah ya. Jadi kita bekerja dari draft dulu nanti barulah bersama pemda disepakati," kata Supriano kepada Republika di Jakarta, Selasa (4/9).
Supriano cukup yakin, program zonasi ini bisa mempermudah penyelesaian masalah dan peningkatan mutu pendidikan di setiap daerah/ zona. Sebab nantinya kedua hal itu akan dipecahkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan lainnya di setiap zona masing-masing.
"Misal di zona A hasil nilai UN-nya matematikanya rendah, ya sudah nanti MGMP akan membahas itu, jadi kan lebih enak, lebih masif. Jadi mereka yang tahu masalah, mereka yang diskusikan dan sama-sama cari solusinya," kata Supriano.
Melalui program zonasi, kata dia, juga akan mempermudah menghitung kebutuhan sarana prasana pendidikan di semua zona atau daerah. Misal, menghitung kebutuhan rombongan belajar (rombel) per zona, menghitung angka kelulusan dan daya tampung siswa, bahkan bisa juga digunakan untuk pembinaan kesiswaan.
Karena itu dia berharap, dengan program zonasi ini pemerataan pendidikan di Indonesia bisa segera terwujud. Juga diharapkan, mampu menghapus kastanisasi di antara lembaga pendidikan.
"Kalau sekarang kan di satu zonasi misal hanya ada 1 sekolah favorit gitu ya. Ke depannya kalau ada lima sekolah di satu zonasi, kita harapkan semuanya favorit. Kan sekolah negeri ini pelayan publik, jadi mestinya kualitasnya juga sama," tegas dia.