REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pemerintah telah menunjuk perwakilannya untuk membahas revisi Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Perwakilan tersebut sudah disampaikan Pemerintah kepada DPR melalui surat presiden yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (7/1). 

"Ada surat masuk dari Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU pesantren dan pendidikan keagamaan," ujar Pimpinan Sidang yang juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon usai membuka sidang paripurna. 

Ketua DPR, Bambang Soesatyo, juga memastikan DPR akan mengawal pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang merupakan RUU inisiatif DPR tersebut. 

Itu disampaikannya untuk menjawab interupsi dari Anggota DPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid yang memberi catatan terkait masukan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. 

"Termasuk dengan RUU pesantren yang kita upayakan sebelum masa tugas kita selesai, ini RUU sudah bisa kita selesaikan," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya dalam pidato pembukaan masa sidang. 

Dalam rapat paripurna, Hidayat Nur Wahid menyampaikan aspirasi forum sejumlah pesantren agar DPR mengawal ketat RUU tersebut. Menurutnya, jangan sampaikan pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan keluar dari jalur yang semestinya dan merugikan pesantren. 

"Mereka sangat berharap DPR benar-benar mengawal, jangan sampai nanti justru apa yang sudah selama ini berjalan dengan baik dengan Ponpes, ternyata dengan adanya RUU yang baru justru mereka tereliminir dan saling merugikan pesantren saat ini," kata Hidayat. 

Meskipun, pesantren-pesantren telah menyampaikan aspirasinya kepada Kementerian Agama. "Mereka benar benar berharap DPR mengawal sehingga UU itu betul-betuk membawa maslahat bagi pesantren," kata Hidayat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika