REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga saat ini masih melakukan pengawasan terhadap pesawat Boeing 737-8 Max. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Pola B Pramesti mengatakan selain pengawasan juga berkoordinasi dengan pihak terkait pascakecelakaan Ethiopian Airlines dengan pesawat jenis Boeing 737 Max 8, Ahad (10/3). 

"Kami tetap bekerja sama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Boeing, maupun lembaga penerbangan dunia seperti Federal Aviation Administration (FAA) untuk terus melakukan evaluasi terkait kecelakaan pesawat jenis Boeing 737 Max 8," kata Polana, Senin (11/3). 

Polana menjelaskan kerja sama tersebut dibutuhkan dalam peningkatan teknik operasional pesawat tersebut yang saat ini juga masih digunakan oleh Lion Air dan Garuda Indonesia. Dia menambahkan hal tersebut juga sebagai tindak lanjut Kemenhub terhadap operasional pesawat jenis Boeing 737 Max 8 selanjutnya. 

Polana menegaskan Kemenhub juga melakukan komunikasi dan pemantauan proses investigasi pesawat jenis Boeing 737 Max 8 yang jatuh di Ethiopia. "Kami berkoordinasi dengan FAA untuk memutuskan langkah lanjut dalam perbaikan operasional Boeing 737 Max 8,” tutur Polana. 

Untuk itu, Polana mengimbau seluruh maskapai penerbangan di Indonesia untuk mematuhi safety, security, service, dan compliance. Hal tersebut menjadi kepatuhan pada aturan yang berlaku karena keselamatan harus menjadi hal yang utama dalam penerbangan. 

Kemenhub juga menyampaikan duka cita atas musibah jatuhnya Pesawat Ethiopian Airlines tujuan Nirobi kemarin. Terkait musibah jatuhnya pesawat berjenis Boeing 737 Max 8 yang terbang dari  Bandara Bole, Addis Ababa, Kemenhub terus melakukan pengawasan terhadap maskapai yang masih mengoperasikan pesawat berjenis yang sama di Indonesia.

Polana mengatakan pengawasan untuk pesawat Boeing 737 Max 8 ini sudah dilakukan sejak Oktober 2018 lalu. “Hingga saat ini kami terus melakukan langkah-langkah perbaikan mulai dari prosedur operasional maupun additional training serta menindaklanjuti Airworthiness Directive yang dikeluarkan FAA," ungkap Polana. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika