REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Seiring keinginan pemerintah untuk meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan, maka BUMN didorong untuk melakukan penawaran saham perdana (IPO) di bursa saham. Hal ini dinilai akan memberikan dampak positif pada kinerja perusahaan.
Menteri BUMN Rini Soermano mengatakan pihaknya belum merencanakan untuk memutuskan Bumn melakukan IPO pada tahun ini. “Belum IPO belum diputuskan,” ujarnya kepada Republika di Kementerian BUMN, Kamis (14/3).
Berdasarkan hasil kajian dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI), terdapat empat kuadran BUMN di Indonesia yang dapat diidentifikasi. Pertama, relatif kecil atau spin-off (profitable kecil dan nilai sosial kecil).
Kedua, BUMN dengan tugas khusus (profitable kecil dan nilai sosial besar). Ketiga, paripurna dalam menghasilkan keuntungan dan dampak sosial (profitable besar dan nilai sosial besar).
Keempat, BUMN yang teridentiflkasi mampu menghasilkan laba besar tetapi dampak sosial relatif kecil (profitable besar dan nilai sosial kecil).
Direktur LM FEB UI Toto Pranoto mengatakan di Indonesia, BUMN memiliki dua fungsi. Yaitu sebagai entitas bisnis dan tugas sosial untuk membantu pemerintah dalam pembangunan.
Karena itu, IPO dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kapasitas BUMN dalam permodalan. “Lebih banyak dampak positif karena IPO membuat perusahaan harus dikelola secara baik dan harus transparan kepada publik,” kata Toto di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (13/3).