REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Misi Gabungan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/ CPOPC) mencapai kesepakatan bersama membahas langkah-langkah diskriminatif yang ditimbulkan otoritas Uni Eropa (UE) mengenai pembatasan pengunaan penggunaan kelapa sawit untuk biofuel. Kesepakatan diambil dalam pertemuan CPOPC di Brussels, Belgia, Senin (8/4).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, negara-negara anggota CPOPC memandang undang-undang antikelapa sawit sebagai kompromi politik di UE. Tujuannya, mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor energi terbarukan demi keuntungan minyak nabati yang berasal dari bunga matahari (sun flower) dan rapeseed. "Maupun minyak nabati impor lainnya seperti soya bean oil yang kurang kompetitif," tuturnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Senin malam.

Darmin diketahui memimpin delegasi Indonesia, sedangkan Malaysia dipimpin oleh Dato ’Dr Tan Yew Chong, Sekretaris Jenderal Kementerian Industri Primer Malaysia. Kolombia yang bertindak sebagai negara pengamat diwakili oleh Duta Besar Kolombia untuk Kerajaan Belgia yang juga menjabat Kepala Misi Kolombia untuk Uni Eropa, Yang Mulia Felipe Garcia Echeverri.

Misi ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang disepakati dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-6 CPOPC yang diadakan pada tanggal 28 Februari 2019 di Jakarta. Saat itu, anggota CPOCC dengan sangat keras memprotes Suplemen Resolusi petunjuk Tambahan 2018/2001 Uni Eropa mengenai Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive II, Delegated Act).