REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah menganggarkan Rp 10 miliar untuk membenahi pondok pesantren. Pemkab telah menganggarkan biaya tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor 2020.

"Rp 10 miliar itu untuk bedah pondok pesantren. Itu diajukan dulu. Kita sudah sipakan anggarannya, sudah ada dananya," kata Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin usai menghadiri acara Rabu Keliling (Boling) di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Rabu (11/12).

Ade menjelaskan, Pemkab Bogor akan  mencairkan bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan pondok pesantren. Namun, Dia menyebut, pondok pesantren yang dapat mengajukan bantuan hanya yang memiliki badan hukum dan terdaftar pada Kementerian Agama. 

Sejauh ini, Ade mengatakan, sudah ada 20 pesantren yang akan mendapat bantuan. Dia mengungkapkan, setiap pondok pesantren maksimal akan mendapat bantuan sebesar Rp 500 juta.

”20 pesantren dulu yang kita bantu. Karena pesantren tersebut sudah punya legalitas hukum,” katanya.

Ade menjelaskan, pihaknya telah bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor untuk mendata pesantren yang belum memiliki badan hukum. Karena itu, Ade menghimbau agar pondok pesantren di Kabupaten Bogor dapat segera membuat badan hukum dan mendaftarkan ke Kementerian Agama.

Dengan demikian, dia menyatakan, pondok pesantren yang telah memiliki badan hukum dapat mengajukan bantuan ke Pemkab Bogor. ”Biaya membuat badan hukum, kami gratiskan,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika