REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian diminta agar dapat mempercepat pengembangan kawasan industri halal untuk melesatkan potensi sektor tersebut di Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.
"Indonesia ini merupakan potensi pasar terbesar Industri Halal di dunia, jangan sampai kita bangsa Indonesia hanya sebagai objek atau konsumen saja, tapi kita harus jadi subjek atau produsen produk halal," kata Anggota Komisi VI DPR RI Chairul Anwar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (14/12).
Politisi PKS itu memaparkan, sejumlah Anggota Komisi VI DPR telah melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Modern Cikande Provinsi Banten. Di dalamnya terdapat sekitar 500 hektare sebagai Kawasan Industri Halal atau Modern Halal Valley.
Ia mengungkapkan dalam rencana pembangunan kawasan industri halal yang dipaparkan Kementerian Perindustrian ada sekitar empat kawasan yang direncanakan akan dibangun. Namun, sampai saat ini baru satu kawasan yang berjalan.
Padahal, ujar dia, bila ditinjau dari segi sumberdaya, Indonesia mempunyai sumberdaya yang cukup besar baik sumber daya manusia dan sumberdaya alam terkait industri halal ini. "Alasan penting lainnya adalah berlakunya amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) bahwa pemberlakuan sertifikasi produk halal akan wajib dilaksanakan pada 17 Oktober 2019 yang lalu, oleh karena itu pemerintah harus mepercepat pengembangan kawasan Industri Halal di Indonesia," katanya
Chairul menjelaskan, jika dilihat dari potensi yang dimiliki Indonesia sudah seharusnya tidak terlalu susah untuk mendatangkan investor untuk mengembangkan Kawasan Industri Halal. Oleh karena itu pemerintah harus mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung pengembangan Kawasan Industri Halal.
Ia juga mengutarakan keinginannya agar ke depannya, Indonesia harus menjadi pusat industri halal di dunia.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa Indonesia diharapkan mampu mengembangkan dan memperluas industri produk halal, yang pada akhirnya bisa diekspor untuk memenuhi kebutuhan dunia.
Ma'ruf mengatakan, potensi produk halal di pasar dunia sangat besar dan bukan hanya terbatas pada produk makanan minuman saja, akan tetapi juga termasuk jasa pariwisata, fesyen muslim, media dan hiburan muslim, termasuk kosmetik dan obat-obatan.
"Kita tidak ingin hanya sebagai konsumen, apalagi hanya sebagai tukang stempel halal bagi produk dunia yang masuk ke Indonesia," kata Ma'ruf, di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (27/11).
Wapres menjelaskan, pasar halal dunia memiliki potensi yang sangat besar. Tercatat, pada 2017 produk halal dunia mencapai 2,1 triliun dolar AS, dan diperkirakan akan terus berkembang menjadi tiga triliun dolar AS pada 2023.
Ma'ruf menginginkan Indonesia bisa meningkatkan potensi ekspor produk halal, yang saat ini baru berkisar pada angka 3,8 persen, dari total pasar halal dunia. Sementara untuk pasar dalam negeri, pada 2018 Indonesia telah membelanjakan 214 miliar dolar AS untuk produk halal.
Berdasarkan laporan dari Global Islamic Economic Report pada 2019, Brazil merupakan eksportir produk halal nomor satu dunia, dengan nilai mencapai 5,5 miliar dolar AS, diikuti oleh Australia dengan nilai 2,4 miliar dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika