REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus meningkatkan pembangunan jaringan gas kota sebagai upaya mengurangi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk memperbaiki defisti neraca perdagangan migas. Targetnya dalam kurun waktu 2020-2024 akan dibangun jargas kota sekitar 3,5 juta sambungan rumah (SR) dengan investasi mencapai Rp 38,4 triliun.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas pada Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso menjelaskan kebutuhan dana tersebut terbagi atas Rp 4,1 triliun akan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), BUMN sebesar Rp 6,9 triliun dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 27,4 triliun.

“Tahun ini kita masih menggunakan APBN dengan target sebanyak 266.070 SR dan BUMN 50 ribu SR. Sedangkan skema KPBU akan masuk di 2021 sebanyak 50 ribu SR,” ujar Alimudin di Jakarta, Selasa (11/2).

Menurut dia penerapan mekanisme KPBU akan melalui proses lelang. Adapun rencana pemerintah melibatkan swasta tersebut masih dalam kajian.

“Kajiannya itu sekitar 5-6 bulan. Nanti kita lihat apakah swasta bisa terlibat. Tapi yang kita harapkan mereka mau karena pemerintah cuma bisa membiayai 20-25 persen sehingga kita harapkan partisipasi publik lebih besar,” tuturnya.

Dia mengatakan bahwa pembangunan jargas kota tersebut akan diprioritaskan di DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi Bogor, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Medan dan Palembang. Pembangunan jargas kota diharapkan mampu menghemat subsidi LPG mencapai Rp 297,55 miliar per tahun dan penghematan pengeluaran masyarakat mencapai Rp 366 miliar per tahun.

“Disamping itu dapat mengurangi impor LPG sebesar 603.720 ton per tahun. Serta pengurangan defisit neraca perdagangan migas mencapai Rp 2,64 triliun per tahun,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika