REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam waktu dekat segera melakukan uji coba sekolah jarak jauh. Uji coba sekolah jarak jauh yang bakal menjadi percontohan ini bakal dilaksanakan sedikitnya di empat kecamatan di Jateng.
Kendati belum disebutkan secara rinci keempat kecamatan yang dimaksud, namun Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menegaskan, sekolah jarak jauh tersebut bakal ada di kecamatan yang selama ini belum memiliki SMA maupun SMK negeri.
“Dalam waktu dekat, soal sekolah jarak jauh di Jateng tersebut sudah akan diputuskan dengan diujicobakan terlebih dahulu di empat kecamatan,” ungkapnya, di Semarang, Kamis (25/6).
Bahkan, orang nomor satu di Provinsi Jateng itu sangat berharap, keputusan terkait dengan sekolah jarak jauh tersebut tidak menunggu waktu yang lama atau bisa langsung diputuskan pada pekan depan.
Menurutnya, keputusan untuk membuat sekolah jarak jauh salah satunya dikarenakan masih ada 17 kecamatan di provinsi ini yang belum memiliki SMA/SMK Negeri.
Sehingga sangat menyulitkan warganya untuk bisa mengakses pendidikan mereka di sekolah negeri, seperti halnya saat Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) yang masih berproses seperti sekarang ini.
Salah satu contohnya adalah Kecamatan Tawangmangu, sebuah kecamatan terluar yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur yang juga merupakan kecamatan tempat kelahiran Ganjar Pranowo.
Secara teknis, kelas (sekolah) jarak jauh nanti akan meminjam sekolah yang ada di wilayah kecamatan yang bersangkutan. “Apakah itu gedung SMP, tetapi pengelolaannya tetap dilakukan oleh SMA Negeri terdekat, sehingga status sekolahnya tetap negeri,” katanya.
Ganjar juga mengungkapkan, sekolah jarak jauh itu juga bakal menjadi solusi bagi pemerataan fasilitas pendidikan. “Ini juga menjadi solusi dan jaminan dari Pemprov Jateng terkait sumber daya manusia (SDM) dan perbaikan fasilitas pendidikan,” lanjutnya.
Problem lain yang juga ditemukan dalam pelaksanaan PPDB daring tahun ini, masih kata gubernur, adalah masalah Surat keterangan Domisili (SKD) asli tetapi palsu (aspal) dan sertifikat prestasi di luar akademik yang dilampirkan.
Terkait dengan SKD aspal, hari kemarin sudah ada yang mengaku sengaja mencarinya agar bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Tetapi ada juga yang mengaku iseng mencari dan mendapatkanya.
Masalah lain yang muncul terkait dengan SKD adalah demoralisasi. Agar bisa diterima di sekolah favorit, mereka mencari SKD. Dari sampling alasan pembuatan SKD juga sudah jelas yang bersangkutan memang iseng mencari hinga berhasil mendapatkan.
“Sudah dikonfirmasi bahwa itu (SKD) tidak betul. Maka saya sudah meminta semua orang tua calon siswa agar jangan coba-coba menggunakan SKD aspal, tetapi cari saja sekolah yang terdekat dengan domisilinya,” tegas Ganjar.
Sedangkan problem terakhir yang masih mencuat dalam pelaksanaan PPDB 2020 ini, memang banyak sertifikat dan piagam yang dijadikan lampiran pada saat pendaftaran PPDB online sistem zonasi.
Pemprov Jateng melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) juga melakukan verifikasi untuk memvalidasi persyaratan administrasi tersebut. Termasuk melibatkan pakar dan mencari aturan yang berlaku.
“Semua langkah tersebut kami lakukan agar seluruh proses pelaksanaan PPDB di Jateng tahun ini bisa berjalan dengan adil serta berjalan dengan cara-cara yang lebih fair,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika