REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA -- Pemerintah Kolombia kembali memperpanjang karantina nasional selama dua pekan sampai 1 Agustus demi menekan penyebaran COVID-19. Presiden Kolombia, Ivan Duque, mengatakan, Kolombia memiliki lebih dari 124.400 kasus positif COVID-19, dan 4.359 di antaranya meninggal dunia.
Duque menetapkan karantina nasional sejak akhir Maret untuk menekan jumlah kasus positif di Kolombia. Pemerintah awalnya berencana mencabut status karantina pada 15 Juli pada saat banyak pelaku usaha kembali beroperasi.
"Setelah menganalisis situasi dalam negeri dan mempertimbangkan masih ada beberapa kota dengan kasus positif yang terus naik, begitu juga dengan angka korban jiwa, kami harus meneruskan kebijakan isolasi sebagai upaya pencegahan," kata Duque dalam pidatonya yang disiarkan televisi, Selasa malam waktu setempat, melansir reuters, Rabu (8/7).
Meskipun karantina masih berlaku, daerah yang tidak lagi melaporkan kasus positif atau punya angka pasien COVID-19 rendah, dapat membuka kembali restoran, teater, dan pusat kebugaran dengan aturan protokol kesehatan ketat. Wali kota masing-masing daerah akan mewajibkan para pelaku usaha memastikan seluruh pelanggan dan stafnya memakai masker serta jaga jarak.
Sejauh ini, ada 490 daerah di Kolombia yang tidak punya kasus positif COVID-19, sementara 100 daerah lainnya melaporkan angka pasien cukup rendah. Sementara itu, 295 daerah lainnya melaporkan tidak ada kasus baru selama tiga minggu terakhir.
Kolombia, negara dengan perekonomian terbesar ke empat di Amerika Latin, telah terpuruk akibat aturan karantina dan jatuhnya harga minyak. Pasalnya, minyak mentah merupakan komoditas ekspor utama Kolombia dan sumber utama pemasukan devisanya.
Pemerintah memprediksi perekonomian akan berkontraksi sampai 5,5 persen tahun ini. Kolombia telah menunda penetapan batas defisit anggaran untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, serta menyalurkan miliaran uang dalam bentuk obligasi di tengah tingginya angka pengangguran dan banyaknya usaha yang tutup selama karantina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika