REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan Anwar Abubakar berharap pesantren tidak menjadi klaster baru penularan Covid-19. Untuk itu, dia mengimbau agar semua protokol kesehatan harus dijalankan.

"Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan atau gugus tugas sudah menekankan pentingnya menjalankan semua protokol kesehatan demi keamanan kita bersama," ujar Anwar Abubakar di Makassar, Senin (20/7).

Ia mengatakan semua santri yang saat ini masih di rumahnya masing-masing dan belum kembali ke pondok pesantren (pontren). Karena itu perlu dipikirkan semua persyaratan yang harus dilaluinya sebelum kembali ke pondok pesantrennya.

Anwar dalam sambutannya saat menggelar seminar dalam jaringan atau webinar menitikberatkan pada kepatuhan tentang protokol kesehatan bagi setiap orang, baik santri maupun pengajarnya. "Ini yang harus dipastikan bagaimana bila santri kembali ke kampus. Apakah harus membawa surat keterangan bebas Covid-19, termasuk bagaimana skema pembelajaran yang akan diterapkan di pondok nantinya. Semuanya harus dicantumkan," katanya.

Dalam webinar yang mengangkat tema "Pesantren Siap Santri Sehat Menuju Kenormalan Baru" Ini diikuti oleh seluruh pimpinan pondok pesantren dan Kepala Seksi PD Pontren. Anwar Abubakar sangat mewanti-wanti agar setiap aktivitas yang dilaksanakan di pondok tetap mengedepankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19.

"Terutama mengenai social distancing dan physical distancing. Apakah ini bisa diterapkan dengan baik karena biasanya kamar-kamar di asrama itu disi hingga puluhan santri. Belum lagi saat beribadah di masjid. Pondok pesantren jangan sampai jadi klaster covid, untuk itu mohon ini diperhatikan oleh pihak pengelola pondok," terangnya.

Adapun mengenai pola pembelajaran, Kakanwil meminta agar pihak pondok mengkajinya dengan baik, apakah dengan tatap muka langsung atau secara daring. Menurut dia, pembelajaran dengan sistem daring punya kelemahan karena menggunakan biaya yang mahal. Ia mengaku tidak semua santri mampu mengikuti sistem daring karena keterbatasan ekonomi.

"Setiap santri itu beda-beda, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Pembelajaran dengan sistem daring itu biayanya mahal karena harus membeli kuota internet yang cukup banyak," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika