REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaparesiasi kebijakan pemerintah membentuk Tim Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sinergitas dengan semua komponen harus dilakukan, tidak terkecuali Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Apalagi anggaran Program PEN bagi koperasi dan UMKM mencapai Rp 123 triliyun.

Menurut Cak Imin, dana itu dialokasikan untuk relaksasi, subsidi bunga kredit usaha rakyat serta program-program pemulihan ekonomi lainnya. Upaya mengungkit perekonomian melalui koperasi dan UMKM membutuhkan kerja sama pemerintah, pemerintah daerah  dan swasta dan dilakukan melalui banyak pendekatan. "Dibutuhkan langkah yang komprehensif dan kebijakan yang tepat untuk dapat memanfaatkan dana tersebut," ujar Cak Imin, dalam keterangan tertulis Selasa (28/7).

Pemerintah diharapkan membuat skema yang matang untuk membuka pemasaran dan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Karena dapat mengatasi lesunya permintaan. Pemerintah daerah diharapkan bisa membuat kebijakan terobosan yang bisa mengatur pemasaran dan  sirkulasi atau distribusi barang dari pelaku-pelaku UMKM. 

"Pasar-pasar dapat difungsikan kembali dengan protokol Covid-19 yang ketat. Sehingga aktifitas ekonomi tidak menimbulkan penambahan jumlah orang yang terpapar.  Hal ini mendesak diselesaikan untuk menggerakkan perekonomian," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)