REPUBLIKA.CO.ID, PADANG- Pengamat politik dari Universitas Andalas Israr Iskandar mengatakan suara PDIP yang rendah pada Pemilu Legislatif 2019 lalu bukanlah suatu hal yang mengherankan. Menurutnya, sejak dulu Sumbar memang tidak pernah menjadi basis suara dari PDIP.

Bahkan sejak di dekade 50-an saat Soekarno masih mengandalkan PNI sebagai kendaraan politik, juga tidak mampu meraih suara cukup signifikan di Sumbar. Contohnya pada Pemilu 1955, PNI hanya meraup 1 persen suara.

"Kalau dikaitkan dengan sejarah, Sumbar memang bukan basis suara PDIP. Bahkan sejak masih PNI di zaman Presiden Soekarno, di Pemilu tahun 1955, mereka hanya dapat 1 persen," kata Israr, kepada Republika, Kamis (3/9).

Pada Pemilu 2019 lalu, PDIP tidak berhasil meloloskan satupun caleg DPR RI dari Sumbar. Pada Pemilu 2014, PDIP pun hanya berhasil meloloskan dua anggota DPR RI dari Sumbar.

Selain itu, suara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin juga sangat rendah di ajang Pilpres 2019. Jokowi-Amin hanya meraih 14,5 persen suara. Kalah jauh dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang meraup 85,95 persen suara.

Puan Maharani menyinggung Sumbar saat acara deklarasi calon kepala daerah dari PDIP secara virtual pada Rabu (2/9) kemarin. PDIP memberikan dukungan  kepada pasangan Mulyadi-Ali Mukhni dari koalisi Demokrat-PAN.

"Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan.

Pada kesempatan itu juga, Ketua Umum PDIP Megawati juga mempertanyakan sikap warga Sumbar yang tidak mempercayakan suaranya kepada PDIP.

"Saya pikir kenapa ya rakyat di Sumbar itu sepertinya belum menyukai PDIP," ucap Mega.

Ikuti Whatsapp Channel Republika