REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program prioritas pendidikan nasional harus memperhitungkan kesiapan sejumlah sektor pendukung yang pengelolaannya dilakukan oleh instansi di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Perlu kolaborasi yang kuat antarinstansi untuk mewujudkannya.
"Tujuh program prioritas pendidikan dari Kemendikbud sebagian besar sangat tergantung kesiapan infrastruktur yang ditangani oleh kementerian di luar Kemendikbud," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/9).
Menurut Lestari, tujuh program prioritas pendidikan itu terkait pembiayaan pendidikan, digitalisasi sekolah, sekolah penggerak dan guru penggerak, dan peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum. Lalu peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum, revitalisasi pendidikan vokasi, program kampus merdeka, serta pemajuan budaya dan bahasa.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, misalnya terkait program digitalisasi sekolah. Di tengah masih terbatasnya jaringan internet di Tanah Air, menurut Rerie, merealisasikan program digitalisasi sekolah perlu perencanaan yang matang dan kerja sama antarinstansi yang kuat antara lain dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berwenang menangani infrastruktur komunikasi/telekomunikasi.
"Kemendikbud harus tuntas dalam mempersiapkan program digitalisasi sekolah. Jangan sampai program prioritas ini menjadi program yang terbengkalai karena infrastrukturnya belum siap," ujar Legislator Partai NasDem itu.
Realisasi digitalisasi sekolah, jelas Rerie, perlu pelaksanaan program yang serentak dan paralel dengan sejumlah program dari institusi di luar Kemendikbud. Persiapan sumber daya manusia dengan skill yang memadai dan ketersediaan perangkat gadget yang tepat, juga perlu dipersiapkan agar digitalisasi sekolah tidak hanya gagah sebagai program saja, tetapi gagap dalam realisasinya.
Demikian juga dengan revitalisasi pendidikan vokasi yang sangat memerlukan updating kebutuhan pasar kerja yang ada di dunia industri. "Kerja sama yang erat dengan para pelaku industri atau asosiasi industri sangat diperlukan agar antara kebutuhan dan pasokan SDM yang berkualitas bisa sesuai," ujar Rerie
Jadi, tegas Rerie, secara umum pelaksanaan program prioritas pendidikan tidak hanya mengalokasikan anggaran semata. Lebih dari itu, ujarnya, harus tercipta kolaborasi yang harmoni antarkementerian, dunia bisnis, dan para pemangku kepentingan lainnya agar program prioritas benar-benar diprioritaskan dalam merealisasikannya.
"Jangan sampai program prioritas malah membuat frustrasi dalam mewujudkannya, karena tak kunjung terealisasi," pungkas Rerie.
