REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Barat Faldo Maldini gagal maju pada kontestasi Pilkada serentak 2020. Semula Faldo berniat maju pada ajang Pemilihan Gubernur Sumbar.
Namun sebelum ada penundaan Pilkada akibat pandemi virus corona, Faldo tidak dapat maju di Pilgub karena usianya belum mencukupi. Mantan politikus PAN kemudian mencoba peruntungan untuk maju di pemilihan Bupati di Pesisir Selatan.
Kemudian karena Pilkada ditunda menjadi Desember 2020, Faldo kembali berniat bertarung di Pilgub. Ternyata sampai tahapan pendaftaran di KPU Sumbar ditutup, Faldo tidak mendaftar. Karena ia tidak mendapatkan dukungan dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD Sumbar. Sementara PSI nihil kursi di DPRD Sumbar.
"Tujuan utama kami bukan menjadi pejabat, bukan punya mobil dinas, bukan punya ajudan, lebih dari itu, yakni menghadirkan kepemimpinan terbaik untuk Sumatera Barat. Perjalanan ini harus tetap berlanjut. Kami selalu mohon bekerjasama. Kemudian, selamat berkontestasi untuk semua kandidat. Jangan pernah sakiti hati masyarakat Sumatera Barat," kata Faldo, melalui salinan keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Senin (7/9).
Faldo mengatakan sejak kembali ke kampung halaman di Sumatera Barat, ia sudah menemui banyak masyarakat untuk menyerap aspirasi. Tapi Faldo mengakui hasil akhir ternyata tidak berpihak kepadanya.
Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia itu menyebut setidaknya ia sudah mampu memutar balikan anggapan sejumlah pihak yang menilai dirinya bersama PSI tidak akan diterima masyarakat. Faldo mengeklaim ia mendapat dukungan dari warga dengan bukti hasil survei untuk dirinya yang cukup tinggi.
"Menurut laporan dari kawan-kawan lembaga survei yang kredibel, publik menerima apa yang kami tawarkan. Elektabilitas kami dalam beberapa bulan bekerja bersama ribuan relawan cukup mampu mengimbangi, bahkan melewati beberapa tokoh yang sudah pernah menjadi pejabat. Sumatera Barat percaya pada karakter dan gagasan," ucap Faldo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika