REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap kehadiran Tol Serpong-Balaraja yang saat ini dimulai pembangunannya dapat meningkatkan konektivitas kawasan barat Jakarta. Menteri PUPR mengatakan, selain meningkatkan konektivitas menuju wilayah Jakarta juga menjadi akses menuju Merak dan Lampung karena terhubung dengan Balaraja yang menjadi akses masuk ke Tol Tangerang–Merak.
"Dengan meningkatnya konektivitas, kawasan industri yang terkonsentrasi di Tangerang hingga Serang dan Cilegon dapat terlayani kebutuhan logistiknya," ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan Jalan Tol Serpong-Balaraja sepanjang 39,80 km yang menghubungkan wilayah barat Jakarta, tepatnya dari Kota Tangerang Selatan dengan Kabupaten Tangerang.
Tol ini merupakan sambungan dari ruas Tol Ulujami-Serpong yang dirancang untuk mempersingkat waktu tempuh dari Serpong (BSD) menuju Jakarta dan Merak. Saat ini telah dimulai pembangunan oleh kontraktor PT Trans Bumi Serbaraja untuk Seksi 1A sepanjang 5,2 Km yang terdiri dari 3 paket pekerjaan dengan target selesai September 2021.
Tercatat hingga akhir September 2020, progres konstruksi paket 2 sepanjang 0,95 Km mencapai 37 persen. Sisanya paket 1 sepanjang 2,30 Km dan paket 3 sepanjang 1,90 Km dalam tahap penyelesaian pembebasan lahan.
Selain itu, jalan tol Serpong-Balaraja juga akan mendukung pengembangan wilayah di sisi barat Jakarta, salah satunya Kota Baru Maja bahkan hingga Lebak. Jalan tol Serpong-Balaraja direncanakan memiliki delapan Simpang Susun (SS) yang bisa menjadi akses baru dari Serpong hingga Balaraja yakni SS CBD, SS Industri, SS Legok, SS Mekar Jaya, SS Pasir Barat, SS Jambe, SS Cileles, dan SS Tigaraksa.
Tol Serpong-Balaraja terdiri atas tiga seksi, yakni seksi I (BSD–Legok) sejauh 11,3 km, seksi II (Legok–Tigaraksa Selatan) 10,7 km, dan seksi III (Tigaraksa Selatan–Balaraja) 17,8 km dengan total nilai investasi sebesar Rp 6,04 triliun dan biaya konstruksi sekitar Rp 2,70 triliun.
Skema pembiayaan pembangunan tol ini merupakan salah satu contoh jalan tol yang diinisiasi oleh pihak swasta untuk mendukung program Pemerintah dalam pengembangan jaringan jalan bebas hambatan.