REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan rapat koordinasi (rakor) terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diikuti semua Perangkat Daerah (PD) dengan membahas rencana perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang KLHS.
"Kaitannya nanti membuat KLHS, mengevaluasi implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok. Nanti kita koordinasi juga dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Hardiono.
Menurut Hardiono, dengan pembahasan ini berdampak positif terhadap masyarakat, terutama terkait lingkungan. Kota Depok diharapkan menjadi lebih teratur dan baik, serta pembangunan yang sesuai dengan pola ruang lingkungan.
"Seperti menyikapi dataran rendah, setu, atau daerah pertanian, tentu memiliki penanganan yang berbeda. Pembahasan ini juga, sekaligus memanfaatkan momentum penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru," kata dia.
Lanjut Hardiono, dalam pembahasan tersebut, dibahas juga mengenai Lahan Pertanian Berkelanjutan (LPB) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain RTH yang dibuat oleh kebijakan pemerintah, ada juga RTH yang berasal dari masyarakat atau swasta.
"Selanjutnya, dari rakor ini kita akan tindaklanjut melalui Forum Group Discussion (FGD) yang lebih fokus. Harapannya, sebelum akhir tahun ini rancangan perubahan Perda telah selesai dibahas," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika