REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dampak pandemi COVID-19 membuat pengiriman paket belanja online di Indonesia rata-rata mundur tiga hari dibanding sebelumnya. Sementara di Malaysia, penundaannya jauh lebih parah.
Menurut hasil riset iPrice dan Parcel Monitor, dikutip Senin (23/11), dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, Malaysia menempati penundaan (delay) terlama dalam estimasi pengiriman barang belanjaan online. Paket yang biasanya hanya butuh waktu dua hari sampai ke tangan pembeli, selama pandemi menjadi sekitar empat hari.
Indonesia juga mengalami peningkatan waktu estimasi pengiriman paket walaupun tidak signifikan seperti Malaysia. Indonesia yang biasanya hanya memerlukan sekitar dua hari untuk menerima paket menjadi tiga hari selama pandemi. Sementara di Thailand dan Singapura, pengiriman tidak mengalami perubahan waktu yang signifikan.
Riset iPrice juga melaporkan bahwa pada kuartal ketiga 2020 pengunjung laman e-commerce Tokopedia menyentuh angka 84 jutaan per bulan, naik 25 persen dibanding awal tahun. Berdasarkan Peta Persaingan E-commerce Indonesia, pertumbuhan total pengunjung Tokopedia meningkat 40 persen jika dibandingkan Q3 2019 yang hanya 60 jutaan per bulan.
Tokopedia juga merupakan satu-satunya e-commerce lokal yang memiliki pengunjung website lokal terbanyak di Asia Tenggara menyaingi Shopee dan Lazada pada tahun 2019. Total kunjungan website Tokopedia mencapai jumlah 900 jutaan selama tahun 2019. Menariknya, Tokopedia yang benar-benar fokus mendominasi pasar Indonesia sudah bisa menyaingi Shopee dan Lazada yang dikategorikan sebagai e-commerce regional.
Dengan data pertumbuhan yang menjanjikan ini, tidak heran jika Google dan Temasek juga ingin ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan investasi di Tokopedia November ini.
Nikkei Asian Review melaporkan Google sekarang memegang sekitar 1.6 persen kepemilikan di Tokopedia, sedangkan Anderson Investment yang berafiliasi dengan Temasek memiliki persentase lebih tinggi yaitu 3,3 persen. Data ini menurut dokumen yang diajukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 4 November lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika