Selasa 22 Dec 2020 22:21 WIB

JIEP Sabet Penghargaan Pengelolaan LHKPN dari KPK

Penghargaan diberikan di kategori BUMD.

Pemberian penghargaan di acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020.
Foto: Dok. Bum
Pemberian penghargaan di acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengembang dan pengelola Kawasan Industri Pulogadung, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sebagai Instansi dengan Penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaik tahun 2020 untuk kategori BUMD. Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, kepada Direktur Utama PT JIEP, Landi Rizaldi Mangaweang, bersamaan dalam rangkaian acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020 di Ruang Auditorium Lantai 1 Gedung ACLC KPK) yang disaksikan oleh PresidenJoko Widodo.

Direktur Utama JIEP, Landi Rizaldi Mangaewang, di sela-sela acara penganugerahan LHKPN Award mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dengan apresiasi yang diberikan KPK kepada PT JIEP. Menurutnya, penghargaan ini menjadi bukti komitmen kuat korporasi untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan perusahaan.

“PT JIEP selaku perusahaan yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan kepemilikan 50 % Pemprov DKI Jakarta dan 50 % Badan Usaha Milik Negara berkomitmen untuk menjalankan praktik Good Corporate Governance dalam setiap operasionalnya. Kedepannya baik jajaran Top Management maupun seluruh insan perusahaan tanpa terkecuali akan menjaga konsistensi dalam penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik demi terciptanya perusahaan yang bebas dari praktik gratifikasi maupun korupsi,” kata dia memapaekan dalam keterangannya, Selasa (22/12).

Corporate Secretary PT JIEP, Purwati, menambahkan, kriteria penilaian yang diberikan KPK kepada instansi dan perusahaan penerima LHKPN Award antara lain ialah tingkat kepatuhan instansi, regulasi LHKPN di setiap perusahaan, ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan penyerahan surat kuasa.

“Jadi selain melalui komitmen pelaporan LHKPN, upaya lain yang kami lakukan untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kami ialah dengan mengajak seluruh insan JIEP serta para stakeholders kami untuk menerapkan prinsip No Bribery, No Gifts, No Kickbacks, dan No Luxurious Hospitality dalam kegiatan operasional sehari-hari perusahaan,” ujar dia.

Manajemen JIEP juga memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan gratifikasi dan korupsi di lingkungan perusahaan. Sejak awal tahun 2020, segenap jajaran manajemen PT JIEP telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk terus memperkuat sistem manajemen organisasi yang lebih baik.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement