REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, terdapat kenaikan angka kemiskinan nasional sebanyak 2,76 juta orang per September 2020. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan, diperlukan adanya penajaman bantuan sosial yang diberikan selama pandemi berlangsung.

Yusuf mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang diberikan baik dalam bentuk sembako maupun tunai perlu dilanjutkan. Pemerintah, kata Yusuf, sudah memiliki Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah ada sejak sebelum pandemi.

Program tersebut, kata Rendy, harus dikombinasikan dengan bantuan perlindungan sosial seperti yang sudah dijalankan selama pandemi setahun terakhir.

"Dalam satu hingga dua tahun ke depan PKH harus dilanjutkan dengan kombinasi seperti kebijakan saat pandemi. Seperti bantuan langsung tunai. Bantuan sembako juga masih perlu dilanjutkan hanya saja penyalurannya harus dievaluasi," kata Yusuf, Senin (15/2).

Ia mengatakan, selain itu, program e-warong untuk penyaluran bantuan juga harus digencarkan lagi. Menurut dia, pada masa pemulihan saat ini, program e-warong dapat membantu pemerintah untuk menurunkan kemiskinan. "Program e-warong bisa direvitalisasi kembali untuk mekanisme bantuan langsung tunai," ujarnya.

Yusuf pun berpendapat, meski kenaikan angka kemiskinan masih di bawah 1 persen, secara absolut kenaikan jumlah kemiskinan sebesar 2,76 juta cukup besar. Pasalnya, angka itu mengalami lonjakan ketimbang kenaikan kemiskinan terakhir yang terjadi pada 2017 lalu."Ini cukup dahsyat karena Covid-19 mampu menghapuskan usaha pemerintah menurunkan angka kemiskinan dari tahun 2017," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika