REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencanangkan Work From Bali (WFB) untuk para PNS hingga akhir tahun nanti untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Bali. Namun, PNS yang wajib masuk kantor di Bali ini adalah PNS yang sudah vaksin dan masih berusia muda.
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu menjelaskan rencana ini akan lebih dulu dieksekusi oleh para PNS Kementerian yang berada di bawah kordinator Kemenko Marves. Mereka yang akan berkantor di Bali ini adalah mereka yang sudah vaksin dan masih muda.
"Target pemerintah adalah 2,8 juta orang yang berusia 18 tahun ke atas sudah tervaksinasi sampai Juli," ujar Odo dalam konferensi pers, Sabtu (22/5).
Odo menjelaskan kebijakan ini berkaca dari acara Bali Invesment Forum tahun lalu yang mampu mendongkrak sedikit perekonomian Bali. Dari hal tersebut, semua kementerian yang ada di bawah kordinasi Luhut Binsar Pandjaitan akan melakukan kerja dari Bali.
"Kondisinya saat ini perekonomian Bali masih kontraksi hingga 9,3 persen. Padahal daerah lain sudah mendekati pulih. Oleh karena itu berkaca dari Bali Invesment Forum yang sempat menolong perekonomian Bali, kami canangkan WFB ini," ujar Odo.
Dia meyakini dengan PNS yang bekerja di Bali bisa memberikan kepercayaan Pulau Dewata merupakan tempat wisata yang aman dari Covid-19. Tentunya dengan protokol kesehatan.
"Di website Kemenkes adalah data menunjukkan proses vaksinasi yang paling cepat dan paling tinggi di Indonesia adalah di Bali, dan itu dilakukan bukan karena tidak disengaja. Memang disengaja oleh pemerintah, mengapa paling tinggi supaya menimbulkan rasa percaya bahwa Bali adalah tempat yang aman Anda bisa berkunjung," ujarnya.